Terjebak di Kamboja Diduga Jadi Korban TPPO, 15 Warga Sumsel Sulit Dipulangkan

Pemulangan sulit dilakukan karena terbentur administrasi.

Sebanyak 15 warga Sumatra Selatan terjebak di Kamboja dan menunggu dipulangkan ke Indonesia. Namun pemulangan sulit dilakukan karena terbentur administrasi.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang mengungkapkan, upaya pemulangan telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel bekerjasama denga masing-masing kabupaten/kota, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan jajaran Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda Sumsel. Informasi terkini, 15 warga yang terjebak masuk dalam kategori bermasalah atau berstatus ilegal

"Proses pemulangan masih diupayakan, tapi tidak bisa dipulangkan secara cepat karena ternyata mereka berstatus ilegal di Kamboja," ungkap Wagub Sumsel Cik Ujang, Senin (2/3/2026).

Upayakan Pemulangan

Cik Ujang memastikan pemerintah tetap mengupayakan pemulangan dengan cara mengikuti prosedur serta ketentuan keimigrasian negara setempat. Ke-15 warga Sumsel itu tengah menjalani proses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai pengganti paspor untuk melengkapi administrasi di KBRI.

SPLP merupakan dokumen perjalanan sementara yang diterbitkan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi WNI yang kehilangan atau tidak memiliki paspor. Setelah dokumen tersebut terbit, barulah proses pemulangan dapat dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Mudah-mudahan cepat rampung," kata Cik Ujang.

Tertipu Modus Kerja Restoran di Malaysia

Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel Waydinsyah mengungkapkan, keberangkatan 15 warga tersebut disinyalir non prosedural karena setelah dilakukan pengecekan pada sistem Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI), nama mereka tidak terdaftar.

"Mereka ini tertipu modus kerja restoran di Malaysia. Lalu dibawa melewati perbatasan Thailand hingga sampai ke Kamboja dan dokumen paspor mereka biasanya disita oleh sindikat begitu sampai di lokasi pengerjaan," ungkap Kepala BP3MI Sumsel Waydinsyah.

Waydiansyah menjelaskan, para korban terjebak iming-iming gaji tinggi berkisar Rp8 juta hingga Rp12 juta tanpa melalui prosedur resmi sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017. Kebanyakan mereka yang berada di Kamboja dipekerjakan sebagai operator judi online dan scaming (penipuan).

"Negara Kamboja sebenarnya tidak dibuka untuk penempatan pekerja migran kita, apalagi untuk jabatan operator judi," kata dia.

Polisi Dalami Dugaan TPPO

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya mengungkapkan, penyidik Subdit III Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tengah menelusuri akun medsos yang menyebarkan video pengakuan tersebut. Dugaan TPPO bisa saja terjadi, tergantung hasil penyelidikan.

"Kita lagi dalami akun medsos itu. Apakah ada TPPO atau tidak masih kita telusuri," ungkap Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya.

Nandang menyebut polisi akan mengungkap kasus ini agar benar-benar terungkap. Jika benar adanya TPPO, pelaku akan diproses secara hukum agar kejadian ini tak terulang lagi.

"Mudah-mudahan nantinya bisa segera terbongkar," kata Nandang.

Viral WNI Minta Dipulangkan dari Kamboja

Diberitakan sebelumnya, warganet dihebohkan dengan permintaan sejumlah pemuda untuk dipulangkan dari Kamboja. Mereka menyebut menjadi korban perdagangan orang.

Permintaan itu disampaikan melalui video yang diunggah akun Instagram @calvinblue_ dengan sasaran Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang. Mereka mengaku terjebak saat ditawari bekerja ke luar negeri dengan janji gaji besar.

"Assalamualaikum. Untuk Bapak Herman Deru dan Bapak Ratu Dewa, kami warga Palembang meminta pertolongan untuk membantu kami pulang ke Palembang," ungkap pria dalam video yang dilihat, Rabu (18/2).

Para pemuda itu mengaku setelah datang ke Kamboja tak kunjung mendapat pekerjaan yang dijanjikan. Mereka mengaku dijual untuk bekerja, sebagian lagi belum sempat bekerja hingga terlantar di luar negeri.

Sambil menengadahkan tangan dengan gestur memohon mereka berharap ada kepedulian pemerintah. Mereka mengakui ingin segera pulang ke Palembang.

"Itu pun penuh tekanan dan siksaan pak. Tolong bantu kami," kata dia.