Pemkab Cirebon Pastikan Korban Pengantin Pesanan dari China Telah Dipulangkan ke Tanah Air

Vina, seorang perempuan muda asal Desa Gombang, Cirebon, Jawa Barat, akhirnya berhasil kembali ke tanah air setelah diduga menjadi korban praktik pengantin pesanan di China. Pemulangan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan berbagai pihak terkait. Korban tiba di Indonesia pada Jumat, 6 Maret 2026, setelah melalui proses panjang.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Cirebon, Indra Fitriani, mengonfirmasi kedatangan Vina di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Vina tiba sekitar pukul 13.55 WIB dan langsung menjalani proses pendampingan oleh pemerintah. Proses ini melibatkan tim dari DPPKBP3A Kabupaten Cirebon bersama DP2AKB serta Polda Jawa Barat.

Saat ini, Vina berada di rumah aman untuk mendapatkan pemulihan kondisi fisik dan psikologis secara menyeluruh. Pendampingan ini penting untuk memastikan korban pulih sepenuhnya dari trauma yang mungkin dialami. Keluarga korban juga turut hadir di bandara untuk menyambut kepulangan Vina, memberikan dukungan moral yang dibutuhkan.

Kepulangan Vina ke Indonesia telah melalui serangkaian upaya koordinasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah dan provinsi. DPPKBP3A Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan DP2AKB Provinsi Jawa Barat dan Polda Jawa Barat untuk menjemput korban. Kehadiran perwakilan keluarga di bandara juga menjadi bagian penting dari proses penjemputan ini.

Setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Vina tidak langsung kembali ke rumahnya, melainkan dibawa ke rumah aman. Langkah ini diambil untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang komprehensif. Pemulihan kondisi fisik dan psikologis menjadi prioritas utama bagi pemerintah.

Di rumah aman, Vina akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemulihan psikologis oleh tim ahli dari DP2AKB Provinsi Jawa Barat. Proses ini bertujuan untuk membantu Vina mengatasi trauma dan mempersiapkan dirinya kembali ke kehidupan normal. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi para korban pengantin pesanan.

Kasus Vina ini mulai mencuat ke publik setelah sebuah video pengakuannya tersebar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Vina menyampaikan dirinya adalah korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di China. Ia memohon bantuan kepada Gubernur Jawa Barat agar bisa segera dipulangkan ke Indonesia.

Menanggapi permohonan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sejumlah pihak terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulangan Vina. Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat potensi bahaya praktik pengantin pesanan.

Indra Fitriani menjelaskan bahwa modus operandi yang diduga digunakan oleh pelaku adalah dengan mendatangi korban dan keluarganya secara langsung. Pelaku menawarkan pernikahan dengan pria di luar negeri, yang kemudian berujung pada dugaan TPPO. Modus ini seringkali menyasar perempuan dari daerah pedesaan dengan iming-iming kehidupan yang lebih baik.

Saat ini, Polda Jawa Barat telah mengambil alih penanganan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam kasus Vina. Penyelidikan mendalam sedang dilakukan untuk mengungkap jaringan pelaku dan memberikan keadilan bagi korban. Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran pernikahan di luar negeri yang mencurigakan. Edukasi mengenai bahaya TPPO, khususnya praktik pengantin pesanan, menjadi sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diperlukan untuk mencegah kasus serupa terulang kembali.

Kasus Vina menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk eksploitasi. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus TPPO. Pendampingan pasca-pemulangan juga krusial untuk memastikan korban dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Sumber: AntaraNews