Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Santainya Erling Haaland Meski Gabriel Hanya Dikartu Kuning Usai Menanduknya di Laga City vs Arsenal

{{caption}}
Viral Menu MBG Daging Sapi Keras Seperti Karet, Begini Respons Korwil SPPG Lampung

{{caption}}
BPOM: Penyalahgunaan Ketamin Meningkat Sejak 2022-2024

{{caption}}
Motif Penikaman Ketua DPC Partai Golkar Maluku Tenggara Terungkap, Dipicu Dendam Lama

{{caption}}
Rano Karno Sebut 88 Persen Banjir di Jakarta Surut Tak Sampai 2 Jam

{{caption}}
Rano Karno Klaim Sampah Jakarta 100 Persen Terkelola, Emisi Gas Rumah Kaca Ikut Turun

Topik Terkait
{{caption}}
Donggala Menuju Transparansi: Program Digitalisasi Bansos Nasional Segera Diimplementasikan

Pemerintah Kabupaten Donggala akan segera mengimplementasikan program digitalisasi bansos nasional, menjadikannya percontohan di Sulawesi Tengah untuk penyaluran bantuan yang lebih transparan dan akurat.

{{caption}}
TP2DD Gencarkan Percepatan Digitalisasi Minahasa Utara untuk Transparansi Keuangan Daerah

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus menggalakkan percepatan digitalisasi di Minahasa Utara guna meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.

{{caption}}
DPMPTSP Palembang Terapkan Digitalisasi Pembayaran PBG, Cegah Percaloan dan Tingkatkan PAD

DPMPTSP Palembang terapkan digitalisasi pembayaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) via virtual account, cegah calo dan tingkatkan PAD. Inovasi ini dorong layanan perizinan bangunan lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

{{caption}}
Pemkab Gorontalo dan BSG Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah, Wujudkan Transparansi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Bank SulutGo (BSG) menjalin kerja sama strategis untuk mempercepat proses Digitalisasi Keuangan Gorontalo, khususnya dalam tata kelola APBDes serta optimalisasi pajak daerah secara daring.

{{caption}}
Bank Kalsel dan Pemda Sinergi Kuatkan Digitalisasi Keuangan Daerah di Kalimantan Selatan

Bank Kalsel bersama pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan bersinergi membangun digitalisasi keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pendapatan melalui pemanfaatan teknologi digital.

{{caption}}
Tahukah Anda, Mayoritas Daerah di Sulteng Kini Pakai Sistem Ini? Bank Sulteng & Banggai Laut Sinergi Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

Bank Sulteng dan Pemkab Banggai Laut bersinergi dalam implementasi SP2D online, mempercepat Digitalisasi Keuangan Daerah. Bagaimana sistem ini mengubah tata kelola keuangan?

{{caption}}
Trivia: Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah, Kunci Polewali Mandar Tingkatkan PAD dan Transparansi

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar gencar mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transparansi pengelolaan keuangan. Simak selengkapnya!

{{caption}}
Kemendagri Gandeng Asbanda Tingkatkan Transparansi Daerah

Pemerintah daerah pun wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam SIPD RI.

{{caption}}
Tahukah Anda? Menteri UMKM Dorong Pencairan Dana Digital UMKM Cukup Hitungan Jam, Percepat Perputaran Modal!

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendesak percepatan Pencairan Dana Digital UMKM hanya dalam hitungan jam demi kelancaran perputaran modal. Mengapa ini krusial bagi usaha mikro?

{{caption}}
Kemendagri dan Jasa Raharja Dukung Transformasi Layanan Pajak Daerah untuk Peningkatan Kepatuhan

Kemendagri bersama Jasa Raharja memperkuat komitmen mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data demi peningkatan kepatuhan serta efisiensi pemungutan.

{{caption}}
KPPN Timika: Penyaluran TKD Mimika Triwulan I Capai Rp636,96 Miliar

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika melaporkan Penyaluran TKD Mimika pada triwulan pertama 2026 telah mencapai Rp636,96 miliar, atau 25 persen dari total pagu, memicu pertanyaan tentang sisa pagu dan kendala yang ada.

{{caption}}
Pemkot Mataram Usulkan 200 Formasi CASN 2026, Prioritaskan CPNS Pelamar Umum

Pemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!

bkn
{{caption}}
Sinergi Pemkab Deli Serdang dan KPP Pratama Lubuk Pakam Perkuat Peningkatan PAD Daerah

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kolaborasi ini fokus pada transparansi data dan optimalisasi potensi pajak.

dbh
{{caption}}
Ponorogo Lakukan Penyesuaian Belanja Pegawai, Pastikan PPPK Tidak Terdampak

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan penyesuaian Belanja Pegawai untuk patuhi UU HKPD, namun menegaskan tidak akan ada dampak pada status dan jumlah PPPK.

{{caption}}
Pemkot Bogor Perketat Pengawasan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Demi Transparansi Keuangan

Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menghindari penyalahgunaan fasilitas penting ini.