Transparansi Keuangan

Polda Maluku menunjukkan komitmen serius untuk memperbaiki tata kelola keuangan setelah diaudit BPK RI. Simak langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk akuntabilitas dan transparansi.

Polda Metro Jaya menyerahkan DIPA 2026 dan menandatangani Pakta Integritas, menegaskan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara sebesar Rp3,66 triliun. Simak detailnya!

Pemerintah Kota Medan memperkenalkan Aplikasi SIKAPI untuk RSUD Dr. Pirngadi. Inovasi ini bertujuan meningkatkan transparansi sistem keuangan rumah sakit, mencegah masalah, dan optimalkan pelayanan.

Pemkab Jayapura gencar mendorong digitalisasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan transparansi keuangan. Langkah ini diharapkan mempercepat pertumbuhan dan kepercayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Jayapura mulai mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja daerah. Simak detail penerapannya!

Polda Papua intensif awasi penyaluran dana BOS di Merauke, Papua Selatan, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hasil sementara mengungkap mayoritas dana digunakan untuk honor guru non-ASN.

Mendagri dan Menkeu sepakat dana daerah tidak boleh mengendap di bank, meski ada selisih data Rp18 triliun. Apa penyebab perbedaan angka ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Direktur Utama PDAM Lombok Tengah mengklaim penyaluran dana CSR PDAM Lombok Tengah senilai lebih dari Rp200 juta telah sesuai aturan, termasuk hasil audit BPK. Simak rinciannya!

Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan pentingnya tertib administrasi keuangan desa Sleman bagi Kaur Keuangan. Simak arahan lengkapnya untuk peningkatan kualitas pelayanan!

DJP Sulselbartra menggelar Edukasi Perpajakan Desa Gowa bagi 121 kepala desa di Kabupaten Gowa. Simak bagaimana pelatihan ini memastikan pengelolaan dana desa transparan dan akuntabel.