Transparansi Keuangan

Dinas Perhubungan Kota Jayapura mulai menerapkan sistem Pembayaran Parkir Elektronik di beberapa titik strategis guna memastikan transparansi dan mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPR Papua Pegunungan menekankan pentingnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menyusul opini WTP dari BPK.

Pemerintah Kota Ambon resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) daring. Inisiatif ini bertujuan memperkuat transparansi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Pemerintah Kota Pangkalpinang kini hadirkan inovasi pembayaran pajak daerah digital untuk permudah masyarakat, meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi keuangan daerah.

Pemkot Palangka Raya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini WTP ke-10 kalinya, menegaskan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan daerah demi pelayanan publik yang optimal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera memulai pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 di Sulawesi Tengah, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Wali Kota Probolinggo Aminuddin menegaskan komitmennya terhadap transparansi keuangan daerah dengan mendukung penuh proses audit LKPD unaudited tahun anggaran 2025 oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen meningkatkan Transparansi Hibah SIPD dengan pendampingan input usulan dana hibah 2027, memastikan akuntabilitas dan tepat sasaran.

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Gianyar 2025 agar memenuhi standar akuntansi, demi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus menggalakkan percepatan digitalisasi di Minahasa Utara guna meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.

Polda Metro Jaya menyerahkan DIPA 2026 dan menandatangani Pakta Integritas, menegaskan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara sebesar Rp3,66 triliun. Simak detailnya!

Pemerintah Kota Medan memperkenalkan Aplikasi SIKAPI untuk RSUD Dr. Pirngadi. Inovasi ini bertujuan meningkatkan transparansi sistem keuangan rumah sakit, mencegah masalah, dan optimalkan pelayanan.

Pemkab Jayapura gencar mendorong digitalisasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan transparansi keuangan. Langkah ini diharapkan mempercepat pertumbuhan dan kepercayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Jayapura mulai mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja daerah. Simak detail penerapannya!

Polda Papua intensif awasi penyaluran dana BOS di Merauke, Papua Selatan, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hasil sementara mengungkap mayoritas dana digunakan untuk honor guru non-ASN.

Mendagri dan Menkeu sepakat dana daerah tidak boleh mengendap di bank, meski ada selisih data Rp18 triliun. Apa penyebab perbedaan angka ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Direktur Utama PDAM Lombok Tengah mengklaim penyaluran dana CSR PDAM Lombok Tengah senilai lebih dari Rp200 juta telah sesuai aturan, termasuk hasil audit BPK. Simak rinciannya!

Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan pentingnya tertib administrasi keuangan desa Sleman bagi Kaur Keuangan. Simak arahan lengkapnya untuk peningkatan kualitas pelayanan!

DJP Sulselbartra menggelar Edukasi Perpajakan Desa Gowa bagi 121 kepala desa di Kabupaten Gowa. Simak bagaimana pelatihan ini memastikan pengelolaan dana desa transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Donggala kini mengadopsi sistem pencairan dana digital. Simak bagaimana inovasi Pencairan Dana Digital Donggala ini meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan daerah!