TP2DD Gencarkan Percepatan Digitalisasi Minahasa Utara untuk Transparansi Keuangan Daerah
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus menggalakkan percepatan digitalisasi di Minahasa Utara guna meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) secara aktif mendorong percepatan perluasan digitalisasi di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Inisiatif ini bertujuan untuk mentransformasi sistem transaksi pemerintah daerah serta masyarakat. Langkah strategis ini menjadi bagian integral dari upaya modernisasi layanan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Utara, Novly Wowiling, menegaskan bahwa peran TP2DD sangat krusial dalam mengakselerasi digitalisasi transaksi. Hal ini tidak hanya berlaku di tingkat pemerintah daerah tetapi juga mencakup seluruh lapisan masyarakat. Percepatan ini diharapkan membawa dampak positif yang signifikan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) telah menyelenggarakan kegiatan High Level Meeting (HLM) TP2DD. Pertemuan penting ini berlangsung pada Jumat (13/3) sebagai forum koordinasi. HLM tersebut menjadi landasan untuk langkah-langkah digitalisasi selanjutnya.
Memperkuat Transparansi dan Efisiensi Tata Kelola Keuangan
Perluasan digitalisasi di Minahasa Utara memiliki tujuan utama untuk memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, inisiatif ini juga berfokus pada peningkatan efisiensi operasional pemerintah. Tata kelola keuangan yang lebih baik menjadi prioritas utama program ini.
Digitalisasi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, akses terhadap layanan publik akan menjadi lebih mudah dan cepat. Ini merupakan langkah maju dalam pelayanan publik.
Lebih lanjut, program digitalisasi ini mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif. Ekosistem yang inklusif akan membuka peluang baru bagi pelaku usaha dan masyarakat luas. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Renold Asri, menjelaskan bahwa dari sisi digitalisasi, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). ETPD merupakan kunci untuk modernisasi sistem pembayaran daerah. Peningkatan ETPD menjadi target utama.
Pemerintah daerah diimbau untuk membuka kanal pembayaran nontunai melalui uang elektronik "Reader" atau pembaca. Sinergi dengan bank pengelola rekening kas umum daerah (RKUD) sangat diperlukan dalam proses ini. Kerjasama ini akan mempermudah transaksi non-tunai.
Selain itu, bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga diharapkan bersinergi untuk pemungutan berbagai jenis retribusi daerah. Kolaborasi ini akan memastikan cakupan pembayaran nontunai yang lebih luas. Ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan transaksi digital.
Sumber: AntaraNews
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/724357/original/tewas.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8046929/original/082942300_1780889952-Gempa_BMKG.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8106361/original/095241800_1780955335-olise.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8102942/original/000035400_1780951461-Apple-Siri-AI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8095160/original/047018100_1780942988-iOS_27_01.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5558448/original/055219700_1776419031-IMG_5041.jpeg)
