Sita Rp11 Triliun dari Kasus CPO, Kejagung Pamerkan Rp2 Triliun di Gedung Bundar

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah kembali menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar terkait kasus dugaan korupsi zirkon, sehingga total dana yang berhasil diselamatkan mencapai lebih dari Rp2,1 miliar dan membuat pembaca penasaran bagaim

Total duit hasil rampasan dari koruptor senilai Rp6,62 triliun dipamerkan. Nilai tersebut disebut Presiden Prabowo bisa untuk membangun 100.000 rumah rakyat.

Kejati Sumut pulihkan kerugian negara fantastis sebesar Rp255 miliar dan 2,93 juta dolar AS periode Juli-Oktober 2025. Bagaimana Kejaksaan berhasil mencapainya?

Anang merinci, sumber dana terbesar berasal dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO tersangka korporasi Wilmar Grup, Permata Hijau Grup.

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi kasus pemberian fasilitas ekspor CPO di Kejagung.

Kejagung memamerkan setumpukan uang pengganti kerugian negara atas kasus korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) bernilai Rp1,37 triliun.

Kejagung juga pernah memajang uang hasil sitaan dalam perkara lainnya. Saat itu, ia memamerkan tumpukan uang sinilai Rp288 miliar.

Dia juga menyebutkan pengembalian uang oleh Wilmar Group merupakan bentuk kesadaran dan kerja sama korporasi terhadap penegakan hukum.

Kejagung melakukan penyitaan uang senilai Rp11.880.351.802.619 terkait perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO)

Lembaran uang pecahan Rp100 ribu bernilai total Rp2 triliun dipertontonkan di halaman Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (17/6).

Uang 2 triliun rupiah yang disita dari korporasi PT Wilmar Group di Aula Gedung Bundar Jampidsus, Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (17/06/2025).

Isu ini sudah berkembang menyusul perkembangan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

Tim gabungan kejaksaan berhasil menangkap buronan penggelapan Surabaya, Bo Feng Mei alias Henny Melany, yang telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) selama 14 tahun, mengakhiri pelariannya dari jerat hukum.

Program MBG sejak awal mendapat perhatian khusus karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Penyidik dapat memanggil siapa saja yang dianggap mengetahui fakta-fakta terkait perkara guna membantu mengungkap kasus secara terang dan utuh.

Cahya menyebut penggeledahan itu dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dana tunjangan perumahan DPRD Indramayu tahun anggaran 2021-2025.

Sumarni mengemban jabatan itu setelah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt Bupati Muara Enim.

Presiden Prabowo hari ini mengunjungi Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, untuk meresmikan RSUD Krui.

KPK merinci barang bukti suap Bupati Muara Enim Edison, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah, mata uang asing, dan saldo rekening miliaran yang tersebar di beberapa nomine, menegaskan keseriusan dalam penanganan kasus Barang Bukti Suap Bupati M...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **KPK Suap Proyek Muara Enim** senilai Rp500 juta, melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta untuk memuluskan proyek pengadaan. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana modusnya?

Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim, Edison, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.