Dijaga TNI Bersenjata, Ini Tumpukan Duit Rp1,37 Triliun Pengganti Kerugian Negara Korupsi CPO

Kejaksaan Negeri Medan menerima titipan tiga mobil sitaan dari Kasus Korupsi CPO ekspor yang merugikan negara belasan triliun rupiah. Simak detail pengamanan barang bukti dan penggeledahan yang dilakukan!

Penyimpangan ini mengakibatkan tidak terbayarnya bea keluar dan pungutan sawit (levy) dalam jumlahnya sangat signifikan.

Penyerahan itu diserahkan simbolis Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Gedung Pidsus Kejagung.

Anang merinci, sumber dana terbesar berasal dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO tersangka korporasi Wilmar Grup, Permata Hijau Grup.

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi kasus pemberian fasilitas ekspor CPO di Kejagung.

Uang Rp13 triliun itu secara resmi diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Kejagung juga pernah memajang uang hasil sitaan dalam perkara lainnya. Saat itu, ia memamerkan tumpukan uang sinilai Rp288 miliar.

Arif Nuryanto merupakan salah satu tersangka kasus suap vonis lepas terdakwa korporasi CPO Wilmar Grup, PT Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup.

Kejagung melakukan penyitaan uang senilai Rp11.880.351.802.619 terkait perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO)

Lembaran uang pecahan Rp100 ribu bernilai total Rp2 triliun dipertontonkan di halaman Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (17/6).

Uang 2 triliun rupiah yang disita dari korporasi PT Wilmar Group di Aula Gedung Bundar Jampidsus, Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (17/06/2025).

Uang tunai tersebut merupakan hasil penyitaan dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil memulihkan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk Februari 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Satgas PKH berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp371 triliun sejak Februari 2025, termasuk penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan. Simak rinciannya di sini.

Tiga terdakwa kasus Tuntutan Perintangan Kasus Korupsi, termasuk bekas kru TV dan advokat, dituntut pidana penjara 8 hingga 10 tahun serta denda ratusan juta rupiah oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan Agung menuntut tiga terdakwa kasus suap pengondisian putusan lepas perkara korupsi CPO dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana penjara 9 hingga 17 tahun, denda, serta uang pengganti. Kasus suap dan TPPU CPO ini melibatkan advokat d

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menetapkan total suap Rp39,1 miliar dalam kasus putusan lepas CPO, melibatkan sejumlah hakim dan panitera. Simak detail pembagian uang haram ini!

Tiga terdakwa, termasuk advokat dan direktur TV, didakwa melakukan Perintangan Penegakan Hukum Korupsi timah, CPO, dan gula. Mereka diduga gunakan buzzer untuk bentuk opini negatif. Apa motif di baliknya?

Banyak dari calon mitra yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya.

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto diduga terlibat kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kejaksaan Agung menyerahkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya yang disamarkan sebagai limbah POME, merugikan negara miliaran rupiah.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menduga pengadaan tersebut tak berjalan sesuai aturan.

Menurut Elza, kliennya mengaku memiliki informasi yang dapat membantu penyidik mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program MBG.