Polisi Lepaskan 196 Pelajar yang Ditangkap Saat Demo di Depan DPR

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, mereka dijemput keluarga masing-masing dan mendapat pendampingan dari LBH Jakarta.

Setelah kelompok yang berperan menghasut, ada pula klaster pelaku yang berbuat kerusakan.

Dari total 169 orang yang diamankan, 160 orang telah dipulangkan. Sementara 9 lainnya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Rincian penindakan antara lain Surabaya sebanyak 288 orang diamankan, 22 orang diproses hukum, 266 dipulangkan.

Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dalam tiga gelombang. Pertama, 357 orang diamankan pada 25 Agustus.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima dari Mabes Polri, Senin (1/9), ribuan demonstran tersebut diamankan di 15 Polda.

Polda Jabar memulangkan 23 demonstran yang terlibat kericuhan di Gedung DPRD Jabar, termasuk 5 anak-anak. Proses pemulangan Polda Jabar Pulangkan Demonstran ini dilakukan secara transparan. Apa alasan di balik keputusan ini?

Terungkap! Aksi Anarkis DPR diwarnai ulah kelompok tak dikenal yang merusak fasilitas dan memicu kericuhan. Ratusan pelajar turut diamankan. Simak selengkapnya!

Pendampingan dilakukan oleh tim psikolog yang berasal dari UPT Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).

Aksi unjuk rasa di area Gedung DPR/MPR RI kemarin berakhir ricuh. Dari total peserta, terdapat 351 orang, termasuk beberapa anak sekolah ditangkap.

Kepolisian yang berjaga langsung maju dari arah Kemenpora, menembakkan gas air mata berkali-kali. Massa yang kebanyakan pelajar panik, berhamburan ke arah Jalan

Demo mahasiswa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/5), berakhir bentrok.

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Maka, penyampaian pendapat diminta dilakukan secara tertib, santun, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum maupun merusak fasilitas publik.

Aksi yang berlangsung di salah satu titik lalu lintas utama tersebut sempat menyebabkan penutupan sementara ruas jalan menuju Jalan Ir. H. Juanda (Dago).

Nahdah menilai, alokasi anggaran negara selama ini belum banyak menyentuh kebutuhan fundamental.

Pemprov Jateng berperan memastikan aspirasi tersebut tersampaikan kepada pihak yang berwenang.

Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terkait adanya rencana aksi unjuk rasa.

Sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa akan dipelajari lebih lanjut sesuai kewenangan pemerintah.