Sorot
{{caption}}
Bupati Angkat Bicara Soal Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak

{{caption}}
Oknum Nelayan di Jepara Palsukan 14 Dokumen Kapal Subsidi BBM

{{caption}}
Maroko Yang Belum Terhentikan

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Masih Berpotensi Erupsi, Warga Diminta Waspada

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Siaga, Kapal Dilarang Dekati Kawah

{{caption}}
Sempat Viral, Pelaku Pemukulan Pemotor di Jagakarsa Ditangkap

Topik Terkait
{{caption}}
Polisi Catat 322 Anak Terlibat Kasus Demo Berakhir Ricuh

Dari jumlah 322 anak yang terlibat demo ricuh, Jawa Timur tercatat paling banyak. Mayoritas pelajar SMP.

{{caption}}
Fakta Mengejutkan: 2.093 Anak Terlibat Aksi Anarkis, KPAI Soroti Penahanan dan Pelanggaran Hak

KPAI mencatat 2.093 anak terlibat aksi anarkis Agustus-September 2025, dengan 13 anak masih ditahan. Temuan ini mengungkap pola mobilisasi dan dugaan pelanggaran hak anak.

{{caption}}
Penanganan Demo di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya: 10 Tersangka, 22 Positif Narkoba dan 1.113 Orang Dipulangkan

Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dalam tiga gelombang. Pertama, 357 orang diamankan pada 25 Agustus.

{{caption}}
330 Orang Ditangkap saat Demo Ricuh di Polda Jateng, Ada Anak di Bawah Umur

Polda Jateng masih melakukan pendataan identitas, pemeriksaan dan cek urin terhadap para pelaku yang diamankan.

{{caption}}
Tahukah Anda? KPAI dan Polda Metro Jaya Koordinasi Penanganan Anak Terlibat Aksi Massa di DPR

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penanganan Anak Terlibat Aksi Massa di Kompleks DPR. Diduga lebih dari 100 anak diamankan. Apa langkah selanjutnya?

{{caption}}
Fakta Mengejutkan: KPAI Minta Polisi Usut Dalang di Balik Mobilisasi Anak Demo di DPR

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak polisi mengusut tuntas pihak yang memobilisasi anak-anak untuk ikut Mobilisasi Anak Demo di DPR, mengungkap fakta mengejutkan dari pengakuan pelajar.

{{caption}}
KPAI Jamin 196 Anak Aksi DPR Tak Dikeluarkan Sekolah: Sebuah Fakta Perlindungan Anak

KPAI menjamin 196 anak yang terlibat aksi di DPR tidak akan dikeluarkan dari sekolah, menanggapi kekhawatiran orang tua. Bagaimana KPAI Jamin Anak Aksi DPR ini terlindungi? Simak upaya koordinasinya.

{{caption}}
Cerita Pelajar Saat Ikut Demo di DPR, Dari Ikut-ikutan Terpengaruh Medsos Sampai Kapok

Sejumlah pelajar ikut demo di DPR kemarin yang berujung ricuh.

{{caption}}
Polisi Lepaskan 196 Pelajar yang Ditangkap Saat Demo di Depan DPR

Sebanyak 155 orang dewasa saat ini sedang menjalani pemeriksaan secara mendalam.

DPR
{{caption}}
196 Pelajar Diamankan Usai Demo DPR, KPAI: Banyak Tak Paham Tujuannya

Mereka mengaku hanya ikut-ikutan. Diajak oleh teman hingga alumni sekolah untuk melakukan aksi demo DPR.

{{caption}}
85 Pelajar Ikut Demo Kawal Putusan MK di DPR, Terancam KJP Dicabut?

Disdik DKI Jakarta sejauh ini pihaknya belum menentukan sanksi bagi para pelajar yang ikut demo.

{{caption}}
Kemen PPA Pastikan Semua Anak yang Ditangkap saat Demo di DPR Sudah Dipulangkan

KemenPPPA sudah melakukan koordinasi dan pemantauan penanganan peserta unjuk rasa berusia anak di Polda Metro Jaya.

{{caption}}
Gubernur DKI Tegaskan Penanganan Pengungsi WNA Kewenangan Pusat, Pemprov Siap Tertibkan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Penanganan Pengungsi WNA di ibu kota adalah domain pemerintah pusat, namun Pemprov tak segan menertibkan jika melanggar ketertiban umum. Simak selengkapnya.

{{caption}}
Pemprov DKI Kaji Usulan Penambahan Rute Transjabodetabek, Solusi Atasi Macet Ibu Kota

Pemprov DKI Jakarta segera mengkaji usulan penambahan rute Transjabodetabek, termasuk dari Depok, sebagai langkah strategis menekan kemacetan di ibu kota.

{{caption}}
DPRD DKI Dorong Percepatan Penanganan Banjir dan Macet Jakarta Jelang Usia Lima Abad

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendesak Pemprov DKI untuk serius mempercepat penanganan banjir dan macet Jakarta, pekerjaan rumah utama menjelang usia lima abad kota ini, demi transformasi menjadi kota global.

{{caption}}
Pramono Anung Berharap Warga Hidup Nyaman di Momen HUT ke-499 Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap warga ibu kota dapat hidup nyaman, mudah, dan bahagia saat peringatan HUT ke-499 Jakarta, sekaligus mempersiapkan kota menghadapi tantangan global.

{{caption}}
Pramono Anung Dorong Partai Politik Utamakan Kepentingan Rakyat Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan pentingnya Partai Politik Utamakan Kepentingan Rakyat di atas segalanya demi kemajuan Ibu Kota. Pesan ini disampaikan saat pelantikan pengurus PAN DKI Jakarta.

{{caption}}
DKI Jakarta Upayakan Penyediaan Ruang Parkir Ojol di Kawasan Komersial untuk Atasi Parkir Liar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana berkoordinasi dengan komunitas ojol dan pengelola gedung untuk menyediakan ruang parkir ojol di area komersial, demi menertibkan parkir liar dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

{{caption}}
FOTO: Demo PMII di DPR Berujung Ricuh

Aksi demonstrasi PMII di depan Gedung DPR/MPR RI berakhir ricuh. Senin (22/06/2026).

{{caption}}
Tim LNHAM Identifikasi Tujuh Aspek Investigasi Terkait Tragedi Kerusuhan Saat Demo Agustus-September 2025

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) mengumumkan hasil investigasi Tim independen Pencari Fakta mengenai aksi unjuk rasa Agustus hingga September 2025.

{{caption}}
Gelar Aksi di DPR, ini Tuntutan Para Driver Ojol

Igun mengklaim, massa yang hadir bukan hanya dari Jabodetabek, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia.

{{caption}}
Demo DPR, BEM UI Tagih Tuntutan 17+8 Hingga Kritik Purbaya dan Wiranto

BEM UI kembali menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

{{caption}}
FOTO: Aksi Piknik Nasional Rakyat di Depan Gedung DPR

Mahasiswa mengatasnamakan Koalisi Masyrakat Sipil menggelar aksi bertema 'Piknik Nasional Rakyat' di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/20

{{caption}}
Mahfud MD: Demonstrasi Akumulasi Kekecewaan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Tak Pernah Ditanggapi Serius

Mahfud menilai demonstrasi ini merupakan aksi organik karena akumulasi kekecewaan publik kepada kebijakan pemerintah.