demokrasi sehat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan pentingnya Partai Politik Utamakan Kepentingan Rakyat di atas segalanya demi kemajuan Ibu Kota. Pesan ini disampaikan saat pelantikan pengurus PAN DKI Jakarta.

Bawaslu Garut aktif mengedukasi masyarakat tentang pemilu dan demokrasi sehat, memperkuat pengawasan partisipatif di tingkat daerah. Simak upaya Bawaslu Garut dalam mewujudkan pemilu tanpa pelanggaran.

Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Kosgoro 1957 Sumut, Lamhot Sinaga, menyerukan pentingnya menjaga Solidaritas Kosgoro Sumut demi keberlangsungan organisasi yang kondusif menjelang Musda IV.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya ruang kritik dalam persatuan demokratis, sekaligus mengingatkan bahaya fitnah yang dapat memecah belah bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Natal Nasional 2025 sebagai simbol kuat harmoni kebangsaan, mengajak seluruh elemen bangsa merawat persatuan dan menjauhi perpecahan demi masa depan Indonesia.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengambil Langkah Hukum SBY untuk melawan penyebar fitnah isu ijazah Presiden Jokowi demi etika politik dan demokrasi.

Sinergi Bawaslu Polda Kalsel menjadi pilar utama menjaga iklim demokrasi sehat menuju Pemilu 2029. Bagaimana kolaborasi ini meredam potensi konflik sejak dini?

Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi damai, menghindari provokasi, dan mengedepankan dialog demi demokrasi yang sehat.

Tokoh agama di Maluku menyerukan pentingnya dialog dan komunikasi dalam menyampaikan aspirasi.

PWNU Jatim imbau pemerintah terbuka terima masukan masyarakat pasca insiden ojol. Ketua PWNU Jatim tekankan pentingnya persatuan dan kesabaran demi kemajuan bangsa.

Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menginginkan Demokrasi Sehat yang berpihak pada kepentingan bangsa, di tengah insiden tragis.

Bawaslu Gorontalo Utara perkuat Keterbukaan Informasi Publik dengan bersinergi bersama KIP Gorontalo. Temukan bagaimana langkah ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu.