Pemkab Pamekasan Gencarkan Perbaikan Data DTSEN untuk Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan perbaikan Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan menjangkau warga yang berhak.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, saat ini tengah fokus melakukan perbaikan Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program bantuan sosial yang disalurkan dapat benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Perbaikan data ini menjadi prioritas mengingat adanya ketidaksesuaian antara jumlah warga miskin dengan data yang tercatat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara jumlah warga miskin sebenarnya dengan yang terdata dalam DTSEN. Data yang akurat sangat krusial agar hak penerima bantuan tidak terabaikan. Inisiatif perbaikan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan distribusi bantuan sosial di wilayah Pamekasan.

Proses perbaikan data ini melibatkan instruksi langsung kepada para kepala desa di 13 kecamatan di Pamekasan. Mereka diminta untuk aktif melakukan verifikasi dan pembaruan data warga yang belum masuk dalam sistem DTSEN. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk menciptakan basis data yang komprehensif dan representatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Pamekasan.

Akurasi Data DTSEN Pamekasan Jadi Sorotan

DTSEN, sebagai sistem basis data terpadu, seharusnya memuat informasi lengkap mengenai kondisi sosial dan ekonomi seluruh penduduk. Namun, di Pamekasan, data ini masih memiliki celah yang cukup besar. Herman Hidayat Santoso menjelaskan bahwa dari 921.956 warga yang dikategorikan miskin, baru 535.866 orang yang masuk dalam desil 1 hingga 5 DTSEN.

Ini berarti ada sekitar 386.090 warga miskin di Pamekasan yang belum terdata secara resmi dalam sistem tersebut. Kondisi ini secara langsung berdampak pada potensi mereka untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Ketidaksesuaian data ini menjadi hambatan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan sebelumnya telah menemukan berbagai kasus di mana warga miskin, bahkan miskin ekstrem, tidak menerima bantuan sosial. Temuan ini terjadi di beberapa kecamatan seperti Proppo, Palengaan, dan Pegantenan. Situasi ini menunjukkan urgensi perbaikan data DTSEN Pamekasan agar tidak ada lagi warga yang terlewat dari program pemerintah.

Lebih lanjut, DPRD Pamekasan juga menemukan anomali lain dalam data DTSEN. Ada kasus di mana warga yang tergolong mampu, seperti pengusaha tembakau asal Kecamatan Kadur, justru tercatat sebagai penerima bantuan. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakakuratan data yang tidak hanya merugikan warga miskin, tetapi juga menyebabkan inefisiensi dalam penyaluran bantuan.

Pemkab Pamekasan Libatkan Desa dalam Pembaruan Data

Menyikapi permasalahan akurasi data, Pemkab Pamekasan mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan para kepala desa untuk segera melakukan perbaikan data. Herman Hidayat Santoso menegaskan pentingnya peran kepala desa dalam proses ini. Mereka adalah garda terdepan yang paling memahami kondisi riil masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Perbaikan data DTSEN Pamekasan ini diharapkan dapat menjaring seluruh warga miskin yang sebelumnya belum terdata. Dengan demikian, mereka akan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya sebagai penerima bantuan sosial. Proses ini memerlukan ketelitian dan koordinasi yang baik antara Dinsos Pamekasan dan pemerintah desa.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Pamekasan untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang transparan dan akuntabel. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan sosial yang efektif. Pembaruan data ini juga bertujuan untuk menghilangkan nama-nama warga mampu yang tidak seharusnya terdaftar sebagai penerima bantuan.

Melalui upaya perbaikan data ini, diharapkan DTSEN Pamekasan akan menjadi basis data yang lebih valid dan dapat diandalkan. Keberhasilan program bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas data penerima. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh pihak, terutama pemerintah desa, menjadi kunci dalam menyukseskan inisiatif penting ini.

Sumber: AntaraNews