Pembaruan DTSEN: Mensos Saifullah Yusuf Ajak Semua Pihak Kolaborasi Demi Data Bantuan Akurat

Kementerian Sosial (Kemensos) menekankan pentingnya pembaruan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemutakhiran data memerlukan kolaborasi aktif dari berbagai pihak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa proses pemutakhiran data tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian. Pemerintah daerah dan masyarakat juga diharapkan berpartisipasi penuh. Tujuannya adalah agar data penerima bantuan benar-benar akurat dan relevan.

Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi DTSEN di Pendopo Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan data yang valid. Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk ketepatan sasaran program bantuan.

Proses pemutakhiran DTSEN melibatkan dua jalur utama yang saling melengkapi. Jalur formal menjadi sangat strategis karena melibatkan struktur pemerintahan terbawah. Mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kepala desa, hingga dinas sosial dan bupati di tingkat daerah.

Jalur formal ini memastikan verifikasi data dilakukan secara berjenjang dan terstruktur. Keterlibatan pemerintah daerah sangat vital untuk menjamin validitas data di lapangan. Ini juga mempermudah koordinasi antarlembaga terkait.

Selain jalur formal, terdapat pula jalur partisipasi yang membuka ruang bagi masyarakat luas. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui aplikasi khusus, pusat komando (command center), WhatsApp, serta peran pendamping dan relawan. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin tinggi tingkat akurasi data yang dihasilkan.

Pembaruan DTSEN menjadi sangat mendesak mengingat beberapa temuan data yang ada. Tercatat lebih dari 4,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan sosial selama lebih dari lima tahun. Bahkan, sekitar 360 ribu KPM teridentifikasi menerima bantuan sosial lebih dari 18 tahun.

Selain itu, data menunjukkan bahwa 2,7 juta lebih penerima bantuan sosial masih berada pada usia produktif. Fenomena ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas program. Jika program pendampingan tidak menghasilkan kemandirian dalam lima tahun, itu menandakan adanya kegagalan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyoroti kasus penyalahgunaan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dapat menghambat penerima manfaat yang seharusnya. Contohnya, ada KPM yang memenuhi syarat namun tidak bisa menerima bantuan karena KTP-nya digunakan pihak lain untuk transaksi besar. Hal ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan identitas pribadi.

Data yang akurat merupakan fondasi keberhasilan program pemerintah. Tujuannya adalah agar KPM dapat mencapai kemandirian ekonomi. Pemutakhiran data ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Sebelumnya, sekitar 11 juta peserta sempat dinyatakan nonaktif dari daftar penerima bantuan sosial. Namun, berkat berbagai skema dan upaya, lebih dari 896 ribu penerima manfaat telah berhasil diaktifkan kembali. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.

Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan terkait status pencoretan penerima bantuan. Adanya masa sanggah ini penting agar KPM mendapatkan informasi yang jelas sebelum statusnya dinonaktifkan. Proses ini memungkinkan evaluasi apakah KPM akan beralih ke kemandirian atau kembali sebagai penerima manfaat.

Kementerian Sosial mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk masyarakat kurang mampu. Misalnya di Nganjuk, dengan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC), masyarakat yang tidak masuk data pusat dapat memanfaatkan program jaminan kesehatan daerah. Inisiatif lokal ini melengkapi upaya pemerintah pusat dalam perlindungan sosial.

Sumber: AntaraNews