Perlindungan Sosial

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Dinsos P3A Blora Optimalkan Pemetaan Kesejahteraan Warga Melalui DTSEN untuk Bantuan Tepat Sasaran

Dinas Sosial P3A Blora mulai memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Mei 2025 untuk memetakan kesejahteraan warga, memastikan bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.

{{caption}}
Pemkab Bantul Perkuat Jaminan Sosial Pekerja Rentan di 2026

Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menunjukkan komitmennya dengan memfasilitasi iuran jaminan sosial bagi 2.682 pekerja rentan di tahun 2026, memastikan perlindungan sosial yang merata dan berkelanjutan.

{{caption}}
Sembilan Desa di Mukomuko Daftarkan Perangkatnya ke BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Mukomuko

Sebanyak sembilan desa di Kabupaten Mukomuko telah mendaftarkan 97 perangkat desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Mukomuko menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), menandai upaya awal perlindungan sosial bagi aparat desa.

{{caption}}
DPRD Jatim Dorong Pemutakhiran Data Jaminan Kesehatan Warga Miskin, Soroti Angka Kesakitan Tinggi

Anggota DPRD Jatim mendesak Pemerintah Provinsi segera melakukan pemutakhiran data jaminan kesehatan warga miskin menyusul tingginya angka kesakitan dan jutaan warga belum tercover JKN PBI.

{{caption}}
Dinsos Palu Tindak Tegas Pendamping Sosial Nakal, Waspada Modus Penipuan Bansos

Dinas Sosial Kota Palu mengambil tindakan tegas terhadap pendamping sosial yang melanggar aturan, khususnya terkait modus penipuan bantuan sosial. Warga diimbau waspada dan tidak memberikan data pribadi.

{{caption}}
Kemensos Prioritaskan Akurasi Bansos di Era Prabowo: Pembenahan Data dan Partisipasi Publik

Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan akurasi bansos sebagai prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembenahan data, ketepatan sasaran, dan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bantuan sosial tepat guna da

{{caption}}
Anggaran Kesejahteraan 2026 Melonjak, Pemerintah Arahkan untuk Aset Produktif Desa

Pemerintah memastikan Anggaran Kesejahteraan 2026 akan melonjak menjadi Rp1.300 triliun, tidak hanya untuk bantuan sosial konsumtif, melainkan juga untuk mencetak aset produktif fisik desa melalui skema 80.000 koperasi baru.

{{caption}}
Kemensos Dorong Graduasi KPM Magelang, Wujudkan Kemandirian Ekonomi Warga

Kementerian Sosial (Kemensos) gencar mendorong Graduasi KPM Magelang melalui program pemberdayaan ekonomi, wujudkan kemandirian dan hapus ketergantungan bansos.

{{caption}}
Validasi Jaminan Sosial OAP Biak Numfor: Langkah Pemkab Pastikan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperketat validasi Jaminan Sosial OAP Biak Numfor untuk tenaga kerja rentan, memastikan bantuan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga asli Papua.

{{caption}}
Gubernur Ansar Ahmad Tegaskan Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kepri

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyoroti urgensi program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di wilayahnya, mengingat kondisi geografis maritim. Perlindungan ini krusial untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga nelayan.