Perlindungan Sosial

Hari Buruh Internasional bukan hanya libur, melainkan panggilan untuk memastikan Buruh Sehat Indonesia Bermartabat, menuntut perlindungan dan kesejahteraan pekerja agar tidak hanya menjadi komoditas murah.

Pemerintah Kabupaten Donggala akan segera mengimplementasikan program digitalisasi bansos nasional, menjadikannya percontohan di Sulawesi Tengah untuk penyaluran bantuan yang lebih transparan dan akurat.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menggalakkan sosialisasi JKN. Hal ini penting guna memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, demi perlindungan jaminan sosial yang optimal.

Sebanyak 4.400 petani di Garut kini terlindungi Asuransi Mikro (ASMIK) jiwa dan kesehatan, sebuah langkah konkret pemerintah daerah menjamin kesejahteraan Asuransi Petani Garut.

Pemerintah Kota Jakarta Barat serius dalam penanggulangan kemiskinan dengan memperbarui data digital secara real time, memastikan intervensi yang tepat sasaran dan kemandirian ekonomi warga.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan Musrenbang RKPD Kepri 2027 akan berpusat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Simak prioritas pembangunan di berbagai sektor untuk mewujudkan Kepri yang maju dan berdaya saing.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Delta Mas gencar menyasar ekosistem desa untuk perluasan cakupan kepesertaan, demi mewujudkan perlindungan semesta bagi pekerja informal.

Pemerintah Kota Medan akan menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur kepada 10.000 warga pada tahun 2026, memprioritaskan disabilitas dan lansia yang belum terjangkau bantuan pusat.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan mengoptimalkan peran Rumah Singgah untuk memberikan perlindungan sosial komprehensif bagi PMKS. Simak bagaimana inisiatif ini akan membantu masyarakat.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan verifikasi data narapidana untuk memastikan mereka terdaftar sebagai peserta PBI JKN, menjamin hak dasar perlindungan kesehatan bagi warga binaan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bantuan Sosial Jawa Timur senilai Rp8,35 miliar di Tuban, memperkuat perlindungan sosial dan mendorong kemandirian Ekonomi Tuban. Simak detailnya!

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam Pembaruan DTSEN, sebuah langkah krusial untuk memastikan data penerima bantuan sosial akurat dan tepat sasaran.

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit dan Baznas Kotim hadirkan perlindungan pekerja rentan di Kalimantan Tengah, memastikan jaminan sosial bagi mereka yang paling membutuhkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan dana Bansos PKD Februari 2026 kepada lebih dari 200 ribu penerima, memastikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan di ibu kota.

Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan Kesejahteraan Marbot Jambi dan petugas keagamaan dengan memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menjamin perlindungan sosial yang lebih baik.

Kementerian Sosial (Kemensos) siap menindaklanjuti laporan Perhimpunan Jiwa Sehat terkait dugaan kekerasan disabilitas mental di panti sosial, sejalan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah serius menjamin kesejahteraan pemuka agama melalui program Perlindungan Jamsostek, memastikan mereka terlindungi dari risiko kerja dan kematian.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan melindungi 24 ribu pekerja rentan Raja Ampat. Inisiatif ini memberikan kepastian jaminan sosial, mencegah beban ekonomi baru bagi keluarga.

Saiful Hidayat, Direktur Utama baru BPJS Ketenagakerjaan, meluncurkan strategi 3C untuk lima tahun ke depan, bertekad memperluas cakupan kepesertaan bagi pekerja informal dan migran, sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan kredibilitas institusi.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengambil langkah progresif dengan mendaftarkan pengurus masjid dalam program BPJS Ketenagakerjaan, menjamin perlindungan mereka saat beraktivitas dan meningkatkan kesejahteraan.