Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Dugaan Motif Aksi Polisi Bawa Parang Satroni Rumah Wali Kota Palopo

{{caption}}
Prabowo Bakal Luncurkan Satgas PHK dan Kesejahteraan Pekerja di May Day 2026? Kemnaker Bilang Begini

{{caption}}
Sidang Perdana Ardito Wijaya: Didakwa Suap dan Gratifikasi Miliaran, Ungkap Kode Brimob

{{caption}}
Bareskrim Polri Ungkap Peran Istri dan Anak Ko Erwin di Kasus TPPU Narkoba

{{caption}}
Connie Bakrie: Kedaulatan Udara Prinsip Fundamental yang Tak Dapat Ditawar

{{caption}}
Menteri PPPA Akui Keselamatan Seluruh Masyarakat Prioritas Nomor Satu

Topik Terkait
{{caption}}
Pemprov PBD Optimalkan Perencanaan Pembangunan Berbasis DTSEN untuk Program Tepat Sasaran

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis DTSEN, memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

{{caption}}
Tahukah Anda? Dinas Sosial Biak Ungkap Penerima Bansos Wajib Terdaftar DTSEN untuk Akurasi Data

Dinas Sosial Biak Numfor menegaskan penerima manfaat bantuan sosial (bansos) pemerintah harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penasaran bagaimana sistem ini meningkatkan ketepatan sasaran bansos?

{{caption}}
Menteri Kabinet Merah Putih Apresiasi Kehadiran DTSEN

Tanpa kerja bersama lintas sektoral, arahan Presiden Prabowo untuk menyusun data tunggal tak akan terwujud.

{{caption}}
Cetak Sejarah, Indonesia Punya Data Tunggal Sosial Ekonomi yang Siap Digunakan untuk Penyaluran Bansos

Indonesia akhirnya mencetak sejarah di era pemerintahan Presiden Prabowo dengan peluncuran data tunggal sosial ekonomi nasional.

{{caption}}
Ajak Kolaborasi Daerah, Mensos Optimis DTSEN Akselerasi Penurunan Kemiskinan

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat menjadi perangkat proses akselerasi penurunan kemiskinan di seluruh daerah.

{{caption}}
Pemkab Kutim Targetkan Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik Menuju Kategori Cukup

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya keras menaikkan Indeks Pembangunan Statistik dari predikat Kurang menjadi Cukup pada tahun 2026, melalui evaluasi berkelanjutan dan penguatan tata kelola data.

bps
{{caption}}
BPS Banggai Kepulauan Canangkan Program Desa Cantik 2026, Perkuat Kualitas Data Pembangunan Daerah

Badan Pusat Statistik (BPS) Banggai Kepulauan meluncurkan program Desa Cantik 2026 untuk meningkatkan pengelolaan data di tingkat desa, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih akurat dan tepat sasaran.

{{caption}}
Pemprov NTT Dorong Penyempurnaan Basis Data Sektoral NTT 2025 Melalui Portal Sasando

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) gencar mendorong penyempurnaan basis data sektoral NTT tahun 2025, melibatkan 20 perangkat daerah untuk mengoptimalkan Portal Sasando demi Satu Data Indonesia.

{{caption}}
BPK Serahkan LHP Pengendalian HGU BPN dan Alih Fungsi Lahan ke Kementerian ATR/BPN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

{{caption}}
Diskominfo Jayawijaya Sukseskan Program Strategis Satu Data Indonesia untuk Integrasi Informasi Daerah

Diskominfo Jayawijaya berkomitmen penuh menyukseskan program Satu Data Indonesia, memastikan integrasi dan ketersediaan data pemerintah daerah melalui sosialisasi dan pengembangan Komincenter.

{{caption}}
Menteri PPN: Tata Kelola Informasi Geospasial Fondasi Kedaulatan dan Akurasi Pembangunan Nasional

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyoroti urgensi penguatan tata kelola informasi geospasial untuk kedaulatan negara dan akurasi perencanaan pembangunan nasional, memb