Perencanaan Pembangunan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Natuna mengumumkan sepuluh kecamatan di wilayahnya telah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk memperkuat mitigasi dan perencanaan pembangunan yang tangguh.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar forum strategis untuk RKPD 2027, menekankan sinergi program antarperangkat daerah demi pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Kementerian PPN/Bappenas terus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dengan rekomendasi BPK yang signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Bappenas.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis DTSEN, memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti urgensi penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai payung hukum komprehensif guna memperkuat ketahanan nasional dari risiko bencana.

Pemerintah Kabupaten Cirebon serius menggarap program Satu Data Indonesia Cirebon 2026 dengan menyiapkan ribuan data sektoral demi perencanaan pembangunan yang akurat dan terpercaya.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Musrenbang HAM Nasional pekan depan akan menjadi tonggak sejarah, mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia sebagai kompas utama pembangunan nasional dari pusat hingga daerah.

Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan pentingnya Proyeksi Penduduk Sektoral 2025–2045 sebagai fondasi perencanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bappenas berkomitmen memadukan warisan nilai historis dengan inovasi digital melalui Satu Data Indonesia, memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

Pemkab Bangka Barat perkuat tata kelola data pemerintah lewat rakor lintas OPD, memastikan akurasi data sebagai fondasi perencanaan pembangunan dan mendukung program Satu Data Indonesia.