perencanaan pembangunan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen penuh mendukung penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan RUU Satu Data Indonesia, demi integrasi data yang akurat dan terpadu.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat serius mematangkan penyusunan RKPD 2027 melalui diskusi publik, menekankan program berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat demi pembangunan yang berdampak nyata.

BPBD Natuna mengambil langkah proaktif memperkuat mitigasi bencana di wilayahnya. Upaya ini dilakukan melalui Kajian Risiko Bencana Natuna untuk meminimalkan dampak buruk pada masyarakat.

Pemerintah Kota Kupang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Kupang 2027, mendorong perumusan program yang realistis dan tepat sasaran demi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyoroti urgensi penguatan tata kelola informasi geospasial untuk kedaulatan negara dan akurasi perencanaan pembangunan nasional, memb

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Natuna mengumumkan sepuluh kecamatan di wilayahnya telah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk memperkuat mitigasi dan perencanaan pembangunan yang tangguh.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar forum strategis untuk RKPD 2027, menekankan sinergi program antarperangkat daerah demi pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Kementerian PPN/Bappenas terus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dengan rekomendasi BPK yang signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Bappenas.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis DTSEN, memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti urgensi penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai payung hukum komprehensif guna memperkuat ketahanan nasional dari risiko bencana.

Pemerintah Kabupaten Cirebon serius menggarap program Satu Data Indonesia Cirebon 2026 dengan menyiapkan ribuan data sektoral demi perencanaan pembangunan yang akurat dan terpercaya.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Musrenbang HAM Nasional pekan depan akan menjadi tonggak sejarah, mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia sebagai kompas utama pembangunan nasional dari pusat hingga daerah.

Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan pentingnya Proyeksi Penduduk Sektoral 2025–2045 sebagai fondasi perencanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bappenas berkomitmen memadukan warisan nilai historis dengan inovasi digital melalui Satu Data Indonesia, memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

Pemkab Bangka Barat perkuat tata kelola data pemerintah lewat rakor lintas OPD, memastikan akurasi data sebagai fondasi perencanaan pembangunan dan mendukung program Satu Data Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, menjadi panduan utama untuk implementasi program prioritas daerah selama lima tahun ke depan.

Pemkab Belitung serius menggarap pendataan warga pendatang Belitung mulai 2025. Langkah ini krusial untuk administrasi kependudukan yang tertib.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan Peran Statistik Bappenas sebagai 'mata' pengambil kebijakan. Bagaimana data ini membentuk Indonesia Emas?

Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar rapat evaluasi program kerja 19 distrik. Langkah ini penting untuk memastikan pembangunan merata dan sesuai kebutuhan masyarakat. Simak selengkapnya mengapa Evaluasi Program Kerja Jayapura ini krusial!

Pemprov Sulbar segera menindaklanjuti SK Mendagri terkait evaluasi RPJMD Sulbar 2025-2029. Apa saja rekomendasi krusial yang harus diselesaikan dalam waktu singkat?