Satu Data Indonesia

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan untuk ASN guna memperkuat literasi keamanan informasi, memastikan integritas dan kerahasiaan data negara di era digital.

Anggota DPR RI mengusulkan Bali menjadi percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan WNA dan investasi di Pulau Dewata yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan arah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus menuju sektor bernilai tambah tinggi, didukung tata kelola terintegrasi dan perlindungan komprehensif, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan PMI.

Wakil Gubernur Banten menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, menekankan pentingnya data jujur untuk perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan akurat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya keras menaikkan Indeks Pembangunan Statistik dari predikat Kurang menjadi Cukup pada tahun 2026, melalui evaluasi berkelanjutan dan penguatan tata kelola data.

Badan Pusat Statistik (BPS) Banggai Kepulauan meluncurkan program Desa Cantik 2026 untuk meningkatkan pengelolaan data di tingkat desa, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Diskominfotik Provinsi Gorontalo menyusun rancangan proses bisnis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan By Name By Address (BNBA) untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) gencar mendorong penyempurnaan basis data sektoral NTT tahun 2025, melibatkan 20 perangkat daerah untuk mengoptimalkan Portal Sasando demi Satu Data Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Diskominfo Jayawijaya berkomitmen penuh menyukseskan program Satu Data Indonesia, memastikan integrasi dan ketersediaan data pemerintah daerah melalui sosialisasi dan pengembangan Komincenter.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyoroti urgensi penguatan tata kelola informasi geospasial untuk kedaulatan negara dan akurasi perencanaan pembangunan nasional, memb

Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan RUU Satu Data Indonesia adalah kunci reformasi tata kelola pemerintahan, memastikan integrasi data nasional yang mengikat dan akurat untuk pembangunan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis DTSEN, memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan Jawa Timur menjadi co-creator Talenta Digital Nasional, memperkuat ekosistem digital demi efisiensi layanan publik dan daya saing global.

Rieke menegaskan tuduhan tersebut merupakan bentuk framing dan menyinggung intimidasi yang selama ini ia alami.

Pemerintah Kabupaten Sigi serius mengoptimalkan Portal Satu Data Sigi sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di daerahnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya dalam membangun fondasi kuat Transformasi Digital IKN demi layanan warga yang modern dan efisien, menjadikan IKN kota pintar berteknologi mutakhir.

Bappenas berkomitmen memadukan warisan nilai historis dengan inovasi digital melalui Satu Data Indonesia, memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menekankan pentingnya Data Statistik Kredibel BPS sebagai fondasi perencanaan daerah. Simak bagaimana data ini mengarahkan pembangunan Kaltara.