Satu Data Indonesia

Diskominfo Jayawijaya berkomitmen penuh menyukseskan program Satu Data Indonesia, memastikan integrasi dan ketersediaan data pemerintah daerah melalui sosialisasi dan pengembangan Komincenter.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyoroti urgensi penguatan tata kelola informasi geospasial untuk kedaulatan negara dan akurasi perencanaan pembangunan nasional, memb

Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan RUU Satu Data Indonesia adalah kunci reformasi tata kelola pemerintahan, memastikan integrasi data nasional yang mengikat dan akurat untuk pembangunan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis DTSEN, memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan Jawa Timur menjadi co-creator Talenta Digital Nasional, memperkuat ekosistem digital demi efisiensi layanan publik dan daya saing global.

Rieke menegaskan tuduhan tersebut merupakan bentuk framing dan menyinggung intimidasi yang selama ini ia alami.

Pemerintah Kabupaten Sigi serius mengoptimalkan Portal Satu Data Sigi sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di daerahnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya dalam membangun fondasi kuat Transformasi Digital IKN demi layanan warga yang modern dan efisien, menjadikan IKN kota pintar berteknologi mutakhir.

Bappenas berkomitmen memadukan warisan nilai historis dengan inovasi digital melalui Satu Data Indonesia, memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menekankan pentingnya Data Statistik Kredibel BPS sebagai fondasi perencanaan daerah. Simak bagaimana data ini mengarahkan pembangunan Kaltara.