Tata Kelola Data

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) gencar memperkuat pemanfaatan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Tanah Laut. Inisiatif ini bertujuan mempercepat pencapaian SDGs Desa yang skornya masih tergolong rendah, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pemb

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi AI tidak dapat dibuat secara reaksioner mengingat pesatnya perkembangan teknologi, mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan nasional dan etika penggunaan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen penuh mendukung penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan RUU Satu Data Indonesia, demi integrasi data yang akurat dan terpadu.

Diskominfotik Provinsi Gorontalo menyusun rancangan proses bisnis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan By Name By Address (BNBA) untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan pentingnya Perlindungan Data Pribadi sesuai undang-undang untuk mencegah kejahatan siber, mengingat kelalaian SDM menjadi penyebab utama kebocoran data.

Pemkab Banyuasin mempercepat implementasi Satu Data Banyuasin dengan memanfaatkan aplikasi Romantik. Inisiatif ini bertujuan mewujudkan tata kelola data akurat, terpadu, dan mudah diakses demi pembangunan daerah yang lebih baik.

Pemkab Bangka Barat perkuat tata kelola data pemerintah lewat rakor lintas OPD, memastikan akurasi data sebagai fondasi perencanaan pembangunan dan mendukung program Satu Data Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) bersama BPS sukses selesaikan pendampingan statistik sektoral, wujudkan implementasi Satu Data Indonesia yang akurat dan terpercaya.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengevaluasi program Satu Data Indonesia (SDI) 2023-2024 dan menyusun rencana aksi 2025-2029. Bagaimana kolaborasi OPD menjadi kunci keberhasilan tata kelola data daerah?

Pemkab Lombok Timur serius mewujudkan Satu Data Lombok Timur yang terpadu dan berkualitas demi perencanaan pembangunan 2026. Akurasi data menjadi fondasi utama kebijakan daerah yang efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan Buku Metadata NTB Satu Data 2025, sebuah panduan strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan akurat. Apa dampaknya?