LIVE

Pakar: Hukum Adat dalam KUHP dan KUHAP Perjelas Sistem Keadilan Restoratif

Rektor Unja Prof Helmi menegaskan bahwa Hukum Adat dalam KUHP dan KUHAP baru semakin memperjelas sistem hukum adat, khususnya konsep keadilan restoratif yang berakar pada kearifan lokal.

penegakan hukum
Rektor Unja Prof Helmi menegaskan bahwa Hukum Adat dalam KUHP dan KUHAP baru semakin memperjelas sistem hukum adat, khususnya konsep keadilan restoratif yang berakar pada kearifan lokal.
Rektor Unja Prof Helmi menegaskan bahwa Hukum Adat dalam KUHP dan KUHAP baru semakin memperjelas sistem hukum adat, khususnya konsep keadilan restoratif yang berakar pada kearifan lokal. (AntaraNews)

Rektor Universitas Jambi (Unja), Prof Helmi, menyatakan bahwa keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru semakin memperjelas sistem hukum adat di Indonesia. Ia menyoroti bagaimana nilai-nilai luhur hukum adat kini terintegrasi lebih kuat dalam kerangka hukum nasional. Penegasan ini disampaikan Prof Helmi di Jambi pada Minggu, 28 Juni, menanggapi perkembangan regulasi hukum terkini.

Menurut Prof Helmi, salah satu perwujudan nyata dari nilai-nilai hukum adat yang diakui adalah penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice). Konsep ini, yang berfokus pada pemulihan hubungan dan ganti rugi, sebenarnya telah lama menjadi bagian dari tradisi penyelesaian perkara di masyarakat adat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari undang-undang tertulis, tetapi juga dari praktik hidup masyarakat.

Dengan adanya pengakuan tersebut, sejumlah perkara atau kasus hukum tertentu tidak harus selalu berujung pada proses persidangan di pengadilan. Pemeriksaan di tingkat penyidik aparat penegak hukum juga bisa dihindari jika penyelesaian dapat dicapai secara damai melalui lembaga adat. Ini memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih selaras dengan kearifan lokal.

Pengakuan Hukum Adat dan Keadilan Restoratif

Prof Helmi menjelaskan bahwa penyelesaian perkara secara damai melalui mufakat merupakan tradisi yang berakar kuat dalam hukum adat masyarakat Indonesia. Nilai-nilai musyawarah untuk mencapai mufakat ini kini secara eksplisit diakui dalam KUHP dan KUHAP. Pengakuan ini memperkuat posisi lembaga adat dalam sistem peradilan nasional.

Konsep keadilan restoratif memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi bersama, memulihkan kerugian, dan memperbaiki hubungan. Hal ini berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih berfokus pada penghukuman pelaku. Keadilan restoratif menawarkan jalan tengah yang humanis dan berorientasi pada penyelesaian konflik yang komprehensif.

Di Jambi, Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi telah mengambil langkah strategis untuk menyelaraskan penegakan hukum di tatanan masyarakat adat. LAM Jambi berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan untuk memastikan implementasi hukum adat berjalan efektif. Pertemuan bersama telah dilakukan untuk membahas penegakan hukum di masyarakat adat Jambi.

Kehati-hatian dalam Implementasi dan Peran Hukum Adat

Meskipun menyambut baik pengakuan hukum adat dalam undang-undang baru, Ketua LAM Jambi, Hasan Basri Agus, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Ia menekankan bahwa hukum adat tidak boleh diposisikan sebagai pesaing hukum nasional, melainkan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan keadilan yang berakar pada nilai-nilai lokal.

Hasan Basri Agus menegaskan bahwa lahirnya KUHP baru, khususnya Pasal 2, merupakan babak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pasal ini secara eksplisit mengakui “hukum yang hidup” (living law) dalam masyarakat. Pengakuan ini menandai bahwa negara akhirnya mengakui hukum tidak lahir di ruang hampa, melainkan tumbuh dari nilai sosial dan kearifan lokal.

Pengakuan terhadap “hukum yang hidup” menunjukkan adanya penghargaan terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Ini memungkinkan sistem hukum nasional untuk lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat adat. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Lubang 30 Cm Renggut Nyawa Balita di Tebet

{{caption}}
Cegah Tawuran Lewat Penjaringan Boxing, Tanding Tinju di Rusun

{{caption}}
Isi Pesan Terakhir Dokter Icha pada Keluarga: Saya Takut, Biar Saya Mati

{{caption}}
Lapas Cipinang Bantah Razman Nasution Dapat Perlakuan Khusus

{{caption}}
Evakuasi Dramatis Bocah Terjebak di Lubang Proyek Tebet

{{caption}}
Anggota DPRD Veronika Lake Jawab Tudingan Intimidasi Dokter Icha

Topik Terkait
{{caption}}
KUHP dan KUHAP Baru: Akhiri Dominasi Hukum Kolonial, Transformasi Paradigma Pidana Indonesia

Wakil Menko Otto Hasibuan menegaskan KUHP dan KUHAP Baru mengakhiri dominasi hukum kolonial yang telah berlaku lebih dari seabad. Simak bagaimana perubahan paradigma ini membentuk sistem pidana nasional yang lebih modern dan berkeadilan.

KUHP dan KUHAP Baru
{{caption}}
FH Unpad Perbarui Kurikulum Hadapi KUHP dan KUHAP Baru, Siapkan Lulusan Unggul

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) memperbarui kurikulumnya mulai tahun 2026 untuk menyesuaikan dengan terbitnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, demi menyiapkan lulusan hukum.

FH Unpad
{{caption}}
Reformasi Hukum Pidana: KUHP Baru Wujudkan Sistem Peradilan Modern

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa KUHP Baru dan reformasi KUHAP menandai era baru sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

KUHP Baru
{{caption}}
Hukum Adat Jambi Mitra Strategis Penerapan KUHP Baru

Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi menegaskan hukum adat sebagai mitra strategis dalam implementasi KUHP baru, khususnya pengakuan living law, yang mulai berlaku efektif 2 Januari 2026.

Indonesia
{{caption}}
Wakil Menteri Hukum Dorong Satpol PP Pahami KUHP Baru untuk Penegakan Keadilan

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru agar penegakan keadilan di daerah dapat berjalan optimal, sejalan dengan semangat reformasi h

KUHP Baru
{{caption}}
KUHAP Baru Resmi Berlaku, DPR Harap Hentikan Kriminalisasi Warga dan Arahkan Hukum Restoratif

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menegaskan KUHAP Baru yang efektif berlaku diharapkan menghentikan kriminalisasi warga dan menandai arah baru hukum Indonesia yang lebih restoratif.

KUHAP Baru
{{caption}}
Wamenko Kumham: KUHP Baru Perkuat Keadilan Berbasis HAM, Berlaku 2026

Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 akan memperkuat keadilan berbasis HAM, menandai reformasi hukum pidana yang humanis di Indonesia.

KUHP Baru
{{caption}}
Kapolda Banten Tekankan Perubahan Paradigma Penegakan Hukum dengan KUHP Baru

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti pentingnya perubahan paradigma penegakan hukum seiring berlakunya KUHP Baru, menandai kedaulatan hukum nasional dan keadilan restoratif.

KUHP Baru
{{caption}}
Maluku Selaraskan Perda dan Hukum Adat untuk Implementasi KUHP Baru: Apa Itu Living Law?

Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menyelaraskan Perda dan hukum adat demi suksesnya implementasi KUHP baru yang mengakui 'living law', memicu pertanyaan tentang bagaimana harmonisasi ini akan berjalan.

ambon
{{caption}}
Yusril: KUHP Baru Tidak Lagi Bersifat Penjara Seperti Sistem Hukum Kolonial

KUHP baru yang akan berlaku 2026 lebih mengedepankan penegakan hukum dengan cara keadilan restorasi atau restorative justice.

KUHP Baru
{{caption}}
Satpol PP Bantul Gencarkan Pemberantasan Rokok Ilegal, Ribuan Batang Diamankan Selama Juni 2026

Satpol PP Bantul intensifkan Pemberantasan Rokok Ilegal di wilayahnya. Lebih dari 4.000 batang rokok tanpa cukai berhasil diamankan dalam operasi Juni 2026, mengungkap modus peredaran dan sanksi hukumnya.

bantul
{{caption}}
Penegakan Hukum dan SDM Kunci Utama Keberhasilan Konservasi Tanah

Pakar konservasi tanah dan air menyoroti pentingnya penegakan hukum, koordinasi, dan SDM sebagai pilar utama keberhasilan konservasi tanah di Indonesia, mengapa hal ini krusial untuk ketahanan lingkungan?

degradasi lahan
{{caption}}
Legislator Jabar Desak Efek Jera Bagi Pengedar Rokok Ilegal, Demi Selamatkan Keuangan Negara

Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat mendesak penegak hukum memberikan efek jera kepada pengedar rokok ilegal yang merugikan negara, bukan hanya sekadar razia dan pemusnahan.

aten munajat
{{caption}}
Pemkab Banjar Perkuat Pencegahan Karhutla Hadapi Kemarau 2026: Koordinasi Lintas Sektor dan Edukasi Masyarakat Jadi Kunci

Pemerintah Kabupaten Banjar mengintensifkan upaya Pencegahan Karhutla Banjar menjelang puncak musim kemarau 2026, melibatkan koordinasi lintas instansi, edukasi, dan penegakan hukum demi melindungi lahan dan masyarakat.

bantuan air bersih
{{caption}}
Polda Papua Tangkap 64 Pelaku Kasus 3C dalam Operasi Sikat Cartenz 2026

Polda Papua berhasil tangkap 64 pelaku kasus 3C (Curat, Curas, Curanmor) dalam Operasi Sikat Cartenz 2026, mengamankan barang bukti dan menetapkan tersangka.

curanmor
{{caption}}
Gapki: Pengawasan Ekspor Sawit Perlu Diperkuat dengan Penegakan Hukum

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum dalam pengawasan ekspor sawit untuk mengatasi praktik *under invoicing* yang merugikan penerimaan negara.

gapki
{{caption}}
Pemkot Pekalongan dan Dewan Kesenian Perkuat Pelestarian Kearifan Lokal untuk Generasi Muda

Pemerintah Kota Pekalongan bersama Dewan Kesenian terus memperkuat upaya Pelestarian Kearifan Lokal Pekalongan, membendung arus budaya asing demi menjaga identitas dan karakter generasi muda.

afzan arslan djunaid
{{caption}}
Perkuat Hukum Adat, Pemkot Padang Lindungi Generasi Muda dari Perilaku Menyimpang

Pemerintah Kota Padang gencar memperkuat peran hukum adat untuk membina dan memberikan sanksi sosial terhadap perilaku menyimpang, demi melindungi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif.

anti lgbt
{{caption}}
Polda Kalsel Lestarikan Seni Budaya Banjar Lewat Lomba Madihin dan Hadrah

Polda Kalsel tegaskan komitmen lestarikan seni budaya Banjar melalui lomba Madihin dan Hadrah, menarik ratusan peserta di Banjarbaru dan menjadi agenda berkelanjutan.

banjarbaru
{{caption}}
UNAND Padukan Kearifan Lokal 'Parak' Minangkabau dengan Pertanian Cerdas Iklim

Universitas Andalas (UNAND) mengkaji sistem pertanian tradisional Minangkabau, 'parak', untuk dipadukan dengan konsep Pertanian Cerdas Iklim. Inovasi ini diharapkan menjadi solusi mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan di Sumatera Barat.

agroforestri
{{caption}}
Festival Jerieng Bangka Belitung: Harmoni Budaya Tionghoa dan Melayu Tarik Wisatawan

Festival Jerieng Bangka Belitung tahun 2026 akan hadir dengan konsep unik, memadukan kekayaan budaya Tionghoa dan Melayu untuk menarik minat wisatawan ke Kepulauan Babel, menjanjikan pengalaman budaya yang mendalam.

bangka belitung
{{caption}}
Tim ULM Teliti Keragaman Hayati Hutan Kahung, Ungkap Keunikan Burung Kuau Raja

Tim ULM meneliti keragaman hayati Hutan Kahung, Kalsel. Burung Kuau Raja ditemukan sebagai indikator kesehatan ekosistem dan kekayaan budaya lokal.

argusianus argus