Pemkab Banjar Perkuat Pencegahan Karhutla Hadapi Kemarau 2026: Koordinasi Lintas Sektor dan Edukasi Masyarakat Jadi Kunci

Pemerintah Kabupaten Banjar mengintensifkan upaya Pencegahan Karhutla Banjar menjelang puncak musim kemarau 2026, melibatkan koordinasi lintas instansi, edukasi, dan penegakan hukum demi melindungi lahan dan masyarakat.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Pemkab Banjar Perkuat Pencegahan Karhutla Hadapi Kemarau 2026: Koordinasi Lintas Sektor dan Edukasi Masyarakat Jadi Kunci
Pemerintah Kabupaten Banjar mengintensifkan upaya Pencegahan Karhutla Banjar menjelang puncak musim kemarau 2026, melibatkan koordinasi lintas instansi, edukasi, dan penegakan hukum demi melindungi lahan dan masyarakat. (AntaraNews)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, Kalimantan Selatan, mengambil langkah proaktif dalam memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dilakukan menjelang puncak musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan akan lebih kering.

Berbagai strategi telah diintensifkan, termasuk koordinasi lintas instansi, edukasi kepada masyarakat, serta penyediaan personel dan posko di wilayah yang rawan. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, menegaskan bahwa pencegahan menjadi strategi utama. Hal ini mengingat potensi karhutla diprediksi meningkat signifikan antara Juli hingga September 2026.

Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Karhutla yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar menjadi wadah penting untuk membahas langkah-langkah ini. Dalam kesempatan tersebut, H Yudi Andrea menyatakan, "Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat."

Para camat, lurah, dan kepala desa diminta untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, penegakan hukum secara profesional akan tetap diberlakukan terhadap siapa pun yang terbukti melanggar dan memicu kebakaran.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memastikan bahwa seluruh personel, peralatan, serta sumber daya telah disiagakan. Kesiapsiagaan ini melibatkan BPBD, TNI, Polri, relawan, dan instansi terkait lainnya untuk menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau.

Data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Banjar menunjukkan bahwa karhutla merupakan ancaman serius bagi wilayah tersebut. Sepanjang tahun 2025, tercatat 61 kejadian karhutla yang mengakibatkan hangusnya lebih dari 189 hektare lahan.

Situasi pada awal tahun 2026 juga menunjukkan tren yang perlu diwaspadai. Dari Januari hingga Juni 2026, telah terjadi lima kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 39,8 hektare. Selain itu, ditemukan 20 titik panas (hotspot) yang mengindikasikan potensi kebakaran lebih lanjut.

Prakiraan musim kemarau yang lebih kering pada periode Juli hingga September 2026 menjadi dasar utama bagi Pemkab Banjar untuk meningkatkan kewaspadaan. Kondisi cuaca ini berpotensi memperparah risiko terjadinya karhutla di berbagai wilayah.

Selain mengaktifkan Posko Utama di kantor BPBD, pemerintah daerah juga menyiapkan posko-posko respons cepat di lokasi strategis. Posko Martapura Barat dan Posko Cintapuri Darussalam disiapkan untuk mempercepat respons apabila terjadi kebakaran atau bencana kekeringan.

BPBD Kabupaten Banjar juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa air bersih dan tandon ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Bantuan ini telah disalurkan ke Pondok Pesantren Berutung Baru dan Kecamatan Tatah Makmur.

Masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih diimbau untuk segera mengajukan surat permohonan resmi melalui pihak desa, yang kemudian diketahui oleh camat. Prosedur ini bertujuan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan cepat.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi