Malaysia Pelajari Pendekatan Indonesia dalam Pembatasan Anak Platform Digital

Kebijakan pembatasan medsos anak di bawah 16 tahun melalui PP Tunas telah berlaku, namun pakar Unsoed menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan penguatan literasi digital agar kebijakan ini efektif dan tidak menghilangkan hak anak untuk berekspresi.

Sekretaris Kabinet dan Menteri Komunikasi dan Digital membahas implementasi PP Tunas, menegaskan platform digital wajib patuh aturan perlindungan anak di ruang siber atau hadapi sanksi tegas.

Regulasi ini mengatur pembatasan akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital berisiko tinggi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan Permen Komdigi Nomor 9 tahun 2026. Aturan ini perkuat kewajiban platform digital untuk proteksi anak, termasuk batasan usia dan fitur kontrol orang tua, demi ruang digital yang aman.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyambut baik langkah pemerintah memperkuat Perlindungan Anak Digital melalui penundaan akses akun bagi anak di bawah 16 tahun, demi masa depan generasi bangsa.

Penggunaan algoritma untuk mendistribusikan konten dan interaksi anonim di media sosial dianggap berisiko bagi pengguna yang belum memiliki kedewasaan.

Indonesia menjadi negara non-barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 untuk membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi, demi melindungi mereka dari berbagai ancaman online.

Pemerintah Indonesia melalui Komdigi resmi memberlakukan Pembatasan Akses Digital Anak di bawah 16 tahun, sebuah langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman siber dan kecanduan digital yang kian marak.

Pemerintah serius melindungi anak-anak dari ancaman di ruang digital melalui PP Tunas. Menkomdigi Meutya Hafid menyebut regulasi ini bukti komitmen kuat negara terhadap perlindungan anak.

Menkomdigi, Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk melindungi anak-anak di ruang digital.

Meutya menuturkan pemerintah akan membahas dan mempelajari UU tersebut bersama DPR RI.

Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, dan bahaya media sosial yang mengancam tumbuh kembang mereka.

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPN Jatim) kembali menegaskan **relevansi Ilmu Komunikasi** yang adaptif terhadap perkembangan zaman melalui ajang COMMFEST 2026. Acara ini menampilkan karya inovatif mahasiswa, membuktikan pentingnya

Polresta Barelang menunjukkan komitmen serius dalam menindak tegas penyebaran ujaran kebencian dan provokasi SARA di media sosial, mengimbau masyarakat untuk bijak bermedsos.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyusun strategi edukasi komprehensif untuk membendung paparan radikalisme digital siswa yang kian mengkhawatirkan, menyusul temuan ratusan pelajar terpapar paham ekstrem.

Polisi menegaskan tidak akan segan mengambil langkah hukum apabila konten tersebut terbukti mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga.

Jagat media sosial belakangan dihebohkan dengan perseteruan antara akun basis mahasiswa ITBFess dan pendukung Persib Bandung, Bobotoh.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) Dody Hanggodo mengumumkan rampungnya 222 gedung Pembangunan SPPG di 30 provinsi, termasuk wilayah 3T, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.

ASICS sukses menggelar Global Running Day 2026 serentak di 10 kota Indonesia, mengajak ribuan pelari merayakan semangat lari 5K demi gaya hidup aktif dan sehat.

Proses kepulangan jemaah haji Indonesia terus dipantau Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Simak pentingnya mematuhi aturan penerbangan haji demi kelancaran dan kenyamanan perjalanan kembali ke Tanah Air.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mempererat Kerja Sama Pertahanan Indonesia Malaysia melalui pertemuan bilateral dengan Kemhan Malaysia, membahas ADMM Plus dan perluasan latihan bersama untuk stabilitas regional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) berhasil mengamankan pendanaan PGE Panas Bumi senilai 477,87 juta dolar AS atau sekitar Rp8,61 triliun untuk tiga proyek strategis, menandai langkah maju dalam pengembangan energi bersih nasional.