MA Mutasi Besar-besaran Usai Skandal Hakim Terima Suap Terbongkar

Juru Bicara (Jubir) MA, Yanto mengatakan Ketua MA menyesalkan terjadinya OTT tersebut karena telah mencederai kehormatan dan keluhuran marwah MA.

Kejaksaan Agung menggelar mutasi besar-besaran dengan mengganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia, bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan penegakan hukum.

Tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia.

Sunarto mengatakan hakim adalah tempat masyarakat mencari keadilan dan kerap disebut sebagai 'Wakil Tuhan'.

Ketua MA mengingatkan kepada para hakim yang baru saja dikukuhkan jangan sowan kepada pimpinannya jika tujuannya untuk meminta suatu jabatan tertentu.

Prabowo juga mengumumkan kenaikan gaji para hakim di seluruh Indonesia.

Ketua MA Sunarto mengaku tak segan-segan memberikan sanksi bagi hakim nakal.

Menurut Sunarto, evaluasi harta kekayaan para hakim tidak perlu menunggu Undang-Undang Perampasan Aset.

Jaksa Agung yakin, para Kajati yang baru dilantik berintegritas, kapabilitas, dan pengalaman untuk mengemban amanah dan memajukan institusi Kejaksaan.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai, langkah perombakan yang dilakukan Ketua Mahkamah Agung Sunarto menjadi pembelajaran bagi para hakim

Juru Bicara MA, Yanto mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu surat penetapan tersangka dan penahanan terhadap MAN dari Kejaksaan Agung.

Polda Jambi memberikan penjelasan resmi terkait status aktif kembali Perwira Menengah (Pamen) RC setelah menjalani hukuman pidana, yang belakangan menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan hangat.

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

Juru Bicara MA, Heru Pramono, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar mengenai keterkaitan hakim dengan yayasan

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung menguatkan hukuman tujuh tahun penjara bagi Ni Nyoman Juliandari, seorang bandar sabu Mataram, menegaskan jerat hukum terhadap pelaku narkotika.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan. Skandal korupsi Bupati Muara Enim ini melibatkan distribusi uang melalui rekening nomine dan telah menyeret empat tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwi Seputro, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap yang menjerat Bupati Gatut Sunu Wibowo, memicu pertanyaan tentang keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai, dengan fokus pada aliran dana dari pengusaha rokok, usai pemeriksaan pegawai Bea Cukai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), memberikan suap sebesar 406.000 dolar AS kepada Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex terkait kasus korupsi kuota haji, membu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan: PT SMS, perusahaan yang terlibat kasus suap di Rejang Lebong, ternyata pernah tersandung kasus korupsi lain. Simak detailnya!

Tujuh terdakwa kasus korupsi tambang di Bengkulu sepakat mengganti kerugian negara Rp159,81 miliar. Pengakuan bersalah ini memengaruhi proses penuntutan kasus korupsi tambang Bengkulu.