KSP Dorong Relokasi Warga Pelabuhan Ratu Terdampak Pergerakan Tanah Demi Keselamatan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mendesak percepatan relokasi warga Pelabuhan Ratu yang terdampak pergerakan tanah, memastikan keselamatan dan hunian layak bagi mereka.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, secara langsung mendorong langkah relokasi bagi warga yang terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Desakan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan serta kepastian hunian bagi seluruh masyarakat yang terdampak.

Qodari melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana pada Kamis (29/1) untuk melihat kondisi pascabencana secara menyeluruh. Kunjungan ini juga memastikan bahwa langkah-langkah penanganan dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.

“Bencana ini mengakibatkan sejumlah rumah mengalami kerusakan, bahkan ada yang hilang sama sekali. Tadi saya sudah turun langsung ke lokasi dan melihat kondisi di lapangan,” ujar Qodari dalam rilis pers pada Jumat. Kondisi ini mendesak adanya solusi permanen bagi relokasi warga Pelabuhan Ratu.

Tinjauan KSP dan Kondisi Lapangan Bencana

Muhammad Qodari, Kepala Staf Kepresidenan, menegaskan pentingnya pemetaan serius terhadap kondisi geologi yang menyebabkan pergerakan tanah. Hal ini krusial untuk memastikan keselamatan warga yang bermukim di kawasan rawan bencana. Pergerakan tanah seringkali berkaitan erat dengan karakteristik geologis suatu wilayah.

Dalam kunjungannya ke Desa Citarik, Qodari menyaksikan langsung dampak parah dari bencana ini. Banyak rumah warga mengalami kerusakan signifikan, bahkan beberapa di antaranya hancur total akibat pergeseran tanah. Situasi ini memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah untuk penanganan relokasi warga Pelabuhan Ratu.

Sebagai bentuk perhatian kepada warga terdampak, KSP juga menyalurkan bantuan dengan dukungan Kementerian Sosial selama kunjungan tersebut. KSP berperan mengomunikasikan kebutuhan bantuan sosial agar dapat segera dihadirkan bagi masyarakat terdampak.

Solusi Relokasi dan Pemanfaatan Lahan Desa

Qodari mengungkapkan adanya informasi mengenai ketersediaan lahan yang berpotensi dimanfaatkan untuk relokasi warga terdampak. Lahan yang dimaksud adalah tanah kas desa, yang diharapkan dapat menjadi solusi permanen bagi masalah hunian. Ketersediaan lahan ini menjadi titik terang dalam penanganan bencana pergerakan tanah.

Pihak KSP akan segera menyampaikan kebutuhan relokasi warga Pelabuhan Ratu ini kepada kementerian teknis terkait, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuannya adalah agar proses penanganan permanen, termasuk pembangunan hunian baru, dapat segera dipersiapkan dan dilaksanakan.

“Barusan saya mendapat informasi bahwa di wilayah ini tersedia lahan, yakni tanah kas desa. Dengan demikian, pekerjaan rumah berikutnya adalah pembangunan. Hal ini akan kami sampaikan dan komunikasikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai kementerian yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang perumahan,” papar Qodari. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi dampak bencana.

Kebijakan Anggaran Perumahan dan Antisipasi Bencana

Qodari menekankan bahwa persoalan perumahan tidak hanya sebatas keterbatasan ekonomi masyarakat, tetapi juga sangat terkait dengan kondisi bencana dan wilayah rawan. Oleh karena itu, kebijakan serta alokasi anggaran perumahan harus memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang terdampak bencana. Hal ini penting untuk mitigasi risiko jangka panjang.

“Kami akan mendorong agar alokasi dan anggaran perumahan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang mengalami bencana,” ucapnya. Ini menunjukkan upaya KSP dalam memastikan keberpihakan anggaran terhadap korban bencana.

Ke depan, diperlukan langkah antisipasi yang lebih komprehensif, termasuk pemetaan kerawanan bencana di seluruh Kabupaten Sukabumi. Potensi alam yang besar di wilayah tersebut harus diimbangi dengan kesiapsiagaan yang matang dalam menghadapi berbagai risiko bencana.

Sumber: AntaraNews