Pemerintah Percepat Pembangunan Rusun Senen untuk Warga Bantaran Rel

Menteri PKP dan Kepala BP BUMN meninjau lahan pembangunan rusun di Senen, Jakarta, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di bantaran rel kereta api.

Jakarta, 29 Maret 2026 – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan peninjauan langsung lokasi pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan bantaran rel kereta api (KA) Senen, Jakarta, oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria pada Minggu (29/3).

Proyek pembangunan rusun ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meninjau langsung permukiman warga di sekitar jalur rel Senen. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyediaan hunian yang aman dan nyaman bagi warga yang tinggal di lokasi tersebut.

Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program perumahan nasional, sekaligus mengoptimalkan aset-aset BUMN untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan rusun di Senen ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses hunian.

Sinergi BUMN dan Swasta dalam Pembangunan Rusun

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pembangunan rusun di lahan seluas 1,4 hektare milik PT Angkasa Pura ini akan mengedepankan sinergi. Konsep yang diusung melibatkan kolaborasi antara BUMN dan pihak swasta untuk mempercepat proses konstruksi.

Salah satu skema yang akan dikembangkan adalah kepemilikan tanah tetap berada di tangan BUMN, sementara pihak swasta akan membantu dalam pembangunan. Setelah pembangunan selesai, aset tersebut akan diserahkan kembali kepada BUMN. Maruarar menyebut pola ini sebagai sinergi yang luar biasa untuk mencapai tujuan bersama.

Keputusan mengenai konsep final pembangunan rusun ini akan segera diambil oleh Kementerian PKP dan BP BUMN pada Rabu (1/4). Kecepatan pengambilan keputusan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi kebutuhan hunian mendesak bagi masyarakat.

Optimalisasi Aset BUMN untuk Kesejahteraan Rakyat

Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan dukungan penuh lembaganya terhadap program penyediaan hunian yang diinisiasi pemerintah. Dony menyatakan bahwa optimalisasi seluruh aset BUMN menjadi kunci utama untuk mempercepat realisasi proyek perumahan ini.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan rumah layak bagi masyarakat Indonesia. Dony menambahkan, groundbreaking pembangunan rusun diharapkan dapat dimulai pada bulan Mei mendatang. Ini menunjukkan urgensi dan kecepatan yang dibutuhkan dalam proyek ini.

Skema pembangunan akan dirancang seefisien, secepat, dan seaman mungkin demi kepentingan masyarakat. BP BUMN, yang sebelumnya merupakan Kementerian BUMN dan kini berfungsi sebagai badan pengaturan, memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan pemanfaatan aset-aset negara.

Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo Subianto

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk segera membangun rumah hunian bagi warga yang tinggal di pinggir rel kereta api. Instruksi ini muncul setelah Presiden meninjau langsung permukiman di kawasan Senen, Jakarta.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dalam unggahan resmi media sosial pada Jumat (27/3), menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Perum Perumnas, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) beserta pejabat terkait lainnya untuk membangun rumah hunian dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

Tim terkait telah bergerak cepat untuk memulai proses pembangunan hunian dan MCK baru yang lokasinya tidak jauh dari kawasan asli tempat tinggal mereka. Hal ini memastikan bahwa relokasi tidak akan terlalu jauh dari lingkungan sosial dan ekonomi warga.

Sumber: AntaraNews