Janji Relokasi Hunian Layak, Warga Bantaran Rel Senen Masih Dihantui Kekhawatiran

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) akan membangun hunian untuk merelokasi warga bantaran rel kawasan senen. Kebijakan ini merupakan rangkaian tindak lanjut setelah blusukan Presiden Prabowo ke daerah tersebut.

Bantaran rel senen merupakan salah satu kawasan yang ditinggali oleh banyak masyarakat. Jauh dari kata layak, gubuk-gubuk berdiri hanya sekadar untuk berteduh dan istirahat. Namun, gubuk tersebut telah menjadi rumah bagi mereka selama puluhan tahun lamanya.

Kebijakan relokasi ini memicu beragam respons di kalangan warga. Antara harapan dan keraguan muncul dibenak masyarakat. Ibnu, salah satu warga yang hidup dari kecil di bantaran rel mengaku senang jika memang mendapatkan hunian layak.

"Kalau semisal emang di sini dapat semua (hunian) pasti akan pindah Bang," kata Ibnu saat ditemui Liputan6.com, Sabtu (11/4/2026).

Baginya, mendapatkan hunian layak menjadi sebuah impian. Apalagi, ia mendengar adanya informasi bagi warga yang telah direlokasi, lalu kembali ke bantaran rel, akan ditertibkan oleh Dinas Sosial.

Di sisi lain, pihak kelurahan juga telah melakukan pendataan bagi warga yang tinggal di bantaran rel, serta siapa saja yang akan dapat hunian layak tersebut.

Sebagai informasi, kawasan bantaran rel ini terbagi menjadi dua administrasi yang dipisahkan oleh rel kereta, yaitu Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen dan Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Dua daerah yang dikenal sebagai pemukiman padat penduduk di Jakarta.



Rencana relokasi ini sempat menghadirkan sedikit harapan bagi warga bantaran rel senen, yang lebih layak, aman, serta manusiawi. Namun, muncul kekhawatiran yang masih jadi teka-teki.

Ia mendengar, pembangunan hunian relokasi tidak menggunakan tembok permanen, melainkan seng dan papan. Kondisi ini membuat warga ragu, apakah benar-benar nyaman saat ditinggali dari gubuknya selama ini.

"Enggak pakai tembok juga Bang, dia pakai cuma papan doang, papan. Udah atapnya gitu seng," ucapnya.

Kekhawatiran warga tidak berhenti sampai disitu saja. Ibnu menyoroti perihal biaya sewa.

Dari informasi yang didapat, hunian tersebut dikabarkan gratis alias tidak ada biaya sewa pada beberapa bulan awal. Namun, setelah beberapa bulan tersebut hunian akan dikenakan biaya sewa. Pertimbangan ini yang membuat Ibnu berpikir kembali untuk relokasi.

Sebagai pengamen, pendapatannya hanya cukup untuk bertahan hidup sehari-hari, bahkan sering kurang. Sebab itu, menyisihkan uang untuk biaya sewa bukanlah perkara mudah. Kondisi ini makin membuatnya tercekik.

Bagi Ibnu dan warga lainnya, relokasi tak hanya sekadar pindah tempat tidur. Ini soal bertahan hidup dan tantangan di tempat yang baru.



Ibnu, yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen tidak hanya memimikirkan tempat tinggal. Pria yang tinggal di bantara rel sejak kecil juga memikirkan persoalan mendasar lainnya, yaitu pekerjaan.

Dia menginginkan adanya langkah konkret pemerintah untuk memastikan bisa membuka lapangan pekerjaan yang layak, khususnya bagi anak-anak muda.

"Kerjaan dulu lah Bang. Kalau kerja kan pasti kan otomatis kita menghasilkan uang. Nah nanti untuk tempat tinggal," ungkap Ibnu.

Sebagai warga ber-KTP Jakarta, Ibnu mengungkapkan kekecewaannya. Ia merasa prihatin karena pemerintah setempat masih minim dalam memperhatikan nasib warga bantaran rel sepertinya.

Salah satu yang dikeluhkan yaitu proses rekrutmen Penanganan dan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau lebih dikenal dengan pasukan oranye. Ia mengatakan, tak sedikit posisi tersebut justru diisi oleh warga KTP non-Jakarta.

Bagi Ibnu, dapat pekerjaan layak tak kalah penting dari hunian. Tidak adanya penghasilan pasti, tempat tinggal layak rasanya sulit bagi Ibnu untuk dipertahankan.

Sebab itu, ia berharap kebijakan pemerintah tak hanya sekadar memindahkan tempat tinggal, tapi juga membuka jalan pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik.