Akses Sulit Hambat Pembangunan Huntara Aceh Timur bagi Korban Banjir
Pembangunan hunian sementara (huntara) di dusun terisolir Aceh Timur terhambat akses jalan yang ekstrem, membuat ribuan warga terdampak banjir masih menanti bantuan huntara Aceh Timur.
Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir bandang di dusun-dusun terisolir Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, menghadapi kendala serius. Akses jalan yang sulit menjadi penghambat utama proses pembangunan ini. Akibatnya, banyak penyintas bencana masih harus bertahan di pengungsian.
Kepala Dusun Ranto Panyang Rubek, Jahidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendaftarkan dusun mereka untuk menerima bantuan huntara dari pemerintah. Namun, kondisi jalan yang ekstrem dan cuaca yang tidak menentu seringkali membuat alat berat tidak bisa masuk ke lokasi.
Dusun Ranto Panyang Rubek sendiri merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak banjir bandang pada akhir November 2025. Kondisi ini memaksa warga untuk tetap tinggal di pengungsian, menanti realisasi hunian yang layak.
Tantangan Akses Menuju Dusun Terisolir
Dusun Ranto Panyang Rubek, yang terletak di Desa Sijudo, Pante Bidari, Aceh Timur, dikenal sebagai salah satu dusun terisolir. Untuk mencapai dusun ini dari jalan utama, perjalanan harus menembus perkebunan sawit dengan durasi sekitar dua jam.
Jalanan yang dilalui masih berselimut lumpur, tidak datar, serta memiliki tanjakan terjal dan turunan berkelok. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama saat basah setelah diguyur hujan, karena rawan membuat kendaraan tergelincir.
Oleh karena itu, akses ke Dusun Ranto Panyang Rubek membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi khusus, terutama untuk perjalanan di luar jalur utama (off-road). Ekstremnya medan ini menyebabkan kawasan tersebut sulit dijangkau oleh bantuan pascabencana.
Dampak Banjir Bandang dan Kebutuhan Mendesak
Banjir bandang yang melanda Aceh Timur pada akhir November 2025 meninggalkan kerusakan parah di Dusun Ranto Panyang Rubek. Dari 46 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami dusun tersebut, sebanyak 32 KK kehilangan rumah mereka sepenuhnya.
Sementara itu, rumah-rumah yang tersisa mengalami kerusakan berat, sehingga tidak layak huni. Kondisi ini memaksa seluruh warga terdampak untuk mengungsi dan mencari tempat tinggal sementara yang lebih aman.
Melihat lambatnya pembangunan huntara resmi, sebagian masyarakat berinisiatif memanfaatkan kayu-kayu sisa bencana. Mereka membangun hunian sementara secara mandiri, sambil tetap menunggu bantuan huntara dari pemerintah.
Skala Bencana dan Implikasi Administratif
Bencana banjir dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh, telah menyebabkan dampak yang sangat luas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan terdapat 29 desa yang hilang akibat tersapu longsor atau banjir.
Dari jumlah tersebut, 21 desa berada di Aceh, tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Hilangnya desa-desa ini menimbulkan persoalan serius terkait relokasi penduduk dan penataan ulang administrasi pemerintahan desa.
Secara keseluruhan, bencana di tiga provinsi menyebabkan 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang masih dinyatakan hilang. Wilayah terdampak mencapai 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa, menunjukkan skala bencana yang masif.
Sumber: AntaraNews