Mendagri Dorong Penguatan Tata Ruang Pascabencana Longsor di Bandung Barat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan relokasi warga serta penguatan tata ruang di daerah rawan bencana. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan jangka panjang setelah meninjau lokasi longsor. Peristiwa tragis ini terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Minggu.

Kunjungan Mendagri bertujuan untuk melihat langsung dampak musibah yang menimbulkan korban jiwa. Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas warga yang masih dalam pencarian akibat bencana tersebut. Insiden ini menjadi pengingat penting bagi seluruh daerah di Indonesia untuk memperkuat tata ruang dan memetakan wilayah rawan bencana secara komprehensif.

Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pemetaan ini krusial untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang. Setiap kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur, harus melakukan pemetaan nasional. Hal ini demi memikirkan potensi kerawanan akibat hujan lebat atau hujan deras yang dapat memicu longsor.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa longsor di Desa Pasirlangu disebabkan oleh kombinasi faktor hujan deras dan kondisi struktur tanah. Tanah di kawasan tersebut memiliki sifat gembur, sehingga kurang kokoh untuk menahan beban air. Kondisi ini membuat area tersebut sangat rentan terhadap pergerakan tanah saat curah hujan tinggi.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti perubahan fungsi vegetasi di kawasan perbukitan yang memperparah risiko bencana. Banyak tanaman pelindung berakar kuat, yang seharusnya memperkuat struktur tanah, telah digantikan. Tanaman hortikultura atau sayur-sayuran lain kini mendominasi, mengurangi daya dukung tanah.

Pergantian vegetasi ini membuat daerah menjadi sangat rentan jika terjadi hujan deras. Tanaman berakar kuat berfungsi sebagai penahan alami erosi dan pengikat tanah. Ketika diganti dengan tanaman berakar dangkal, kemampuan tanah untuk menahan air dan beban berkurang drastis.

Terkait penanganan bencana, Mendagri menyampaikan bahwa langkah jangka pendek difokuskan pada pencarian korban yang masih hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Selain itu, ia mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam penanganan darurat, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan pemerintah pusat.

Untuk jangka panjang, Mendagri menegaskan pentingnya relokasi warga dari kawasan rawan longsor demi keselamatan mereka. Wilayah yang terdampak longsor dinilai tidak lagi layak untuk dihuni secara permanen. Relokasi ini bertujuan untuk mencegah terulangnya korban jiwa dan kerugian materi di masa depan.

Selain relokasi, upaya reboisasi juga didorong dengan menanam kembali tanaman berakar kuat. Penanaman ini bertujuan guna memperkuat struktur tanah di area perbukitan. Jika area tersebut tidak direboisasi, potensi longsor akan kembali terjadi saat musim hujan tiba.

Mendagri menambahkan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana perlu dilakukan secara nasional oleh seluruh kepala daerah. Pemetaan ini esensial untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah. Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus memiliki peta kerawanan bencana yang komprehensif.

Pemetaan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi geografis dan geologis setiap wilayah. Dengan demikian, pembangunan dapat dilakukan secara aman dan berkelanjutan, jauh dari area berisiko tinggi.

Langkah proaktif ini diharapkan dapat mengurangi risiko dampak bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir. Penguatan tata ruang yang berbasis data kerawanan sangat penting. Hal ini untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur dari ancaman bencana alam yang semakin sering terjadi.

Sumber: AntaraNews