Menteri PKP Kirim Tiga Dirjen Cek Rumah Korban Bencana Sumatera, Pastikan Penanganan Cepat

Satgas PRR menerapkan pola penyaluran bantuan secara bertahap berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah terdampak.

Kementerian Dalam Negeri mendorong kolaborasi antardaerah untuk Percepatan Pemulihan Sumatera pascabencana banjir dan longsor, dengan alokasi anggaran Rp10,6 triliun.

Tito menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Setelah masa kedaruratan, pemerintah kemudian menyiapkan hunian bagi para pengungsi, baik berupa hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).

Menurut Tito berbagai skema bantuan telah disiapkan pemerintah bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak kepala daerah untuk mempercepat pendataan rumah rusak akibat bencana di Sumatera, memastikan bantuan dapat segera direalisasikan dan pemulihan berjalan optimal.

Mendagrimenegaskan bahwa Presiden Prabowo akan menjadikan renovasi dan pembangunan kembali rumah warga yang terkena bencana sebagai prioritas utama.

Rakor ini membahas percepatan penanganan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman instruksikan lokasi Perumahan Korban Bencana Sumatra harus dekat fasilitas umum dan bebas bencana, demi percepatan pemulihan. Ini menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan pascabencana.

Dia mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo agar pihak bekerja tanpa henti dan libur, untuk segera memulihkan kehidupan di Aceh, Sumut dan Sumbar.

Ara mengatakan semua tergantung kecepatan dari pemerintah daerah juga untuk pembangunan hunian lewat gotong royong ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan percepatan relokasi hunian korban bencana Sumatra, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto demi penanganan yang cepat dan efektif.

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus mempercepat penanganan bencana Sumatera, memastikan sebagian besar infrastruktur konektivitas kembali beroperasi penuh dan mendukung aktivitas masyarakat serta distribusi logistik.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin upaya pemetaan komprehensif untuk percepatan penanganan bencana Sumatera di tiga provinsi terdampak, memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif. Langkah ini krusial dalam Penanganan Benc

Pemerintah Indonesia memastikan sumber daya memadai untuk penanganan bencana Sumatera, khususnya di Aceh, Sumut, dan Sumbar, menjamin kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian mengusut tuntas serangkaian teror terhadap aktivis dan pemengaruh yang kritis terhadap penanganan bencana Sumatera, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyampaikan apresiasi terhadap strategi pemerintah tangani bencana di Sumatera, melihat adanya progres nyata dan harapan pemulihan masyarakat terdampak.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai sangat optimal dalam Penanganan Bencana Sumatera, mengerahkan sumber daya besar dan mengatasi disinformasi, menurut 98 Resolution Network.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyetujui penambahan kuota 50 ribu rumah subsidi di Jawa Tengah, sebuah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian dan menggerakkan ekonomi daerah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Aceh Jaya yang berpotensi menjadi objek wisata. Proyek ini didukung penuh pemerintah pusat dan daerah.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 3.107 rumah untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua Barat Daya tahun ini, sebuah peningkatan signifikan yang bertujuan mendorong ekonomi lokal dan meningkatkan kual

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meluncurkan aplikasi 'Imah Aing' untuk mempercepat penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memangkas birokrasi, dan meningkatkan transparansi.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen mengawal optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung, mendorong percepatan realisasi program perumahan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten dan warga Sitaro menyambut baik Bantuan Rumah Sitaro berupa 1.000 unit hunian melalui Program BSPS dari Presiden dan Kementerian PKP, menjadi jawaban atas kebutuhan hunian layak di wilayah kepulauan.