Mendagri: Prabowo Akan Renovasi Rumah Warga Terdampak Bencana
Mendagrimenegaskan bahwa Presiden Prabowo akan menjadikan renovasi dan pembangunan kembali rumah warga yang terkena bencana sebagai prioritas utama.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam dalam menghadapi bencana. Pemerintah pusat telah bergerak dengan cepat untuk melakukan mobilisasi nasional, memastikan bahwa renovasi dan pembangunan kembali rumah bagi warga yang terdampak, terutama di Sumatera, menjadi prioritas utama.
"Nah, menghadapi situasi ini, Bapak Presiden sudah melakukan mobilisasi nasional. Semua kekuatan, TNI Polri, BNPB, Badan SAR, semua kementerian diperintahkan untuk bergerak menuju daerah-daerah bencana," ungkap Mendagri di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada hari Kamis (5/2).
Menurut Mendagri, perhatian Presiden tidak hanya terfokus pada penanganan darurat, tetapi juga mencakup pemulihan kehidupan warga, terutama dalam hal tempat tinggal.
Pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan bahwa negara hadir dalam membantu para korban. "Jadi Bapak Presiden tidak tinggal diam. Beliau juga memperhatikan untuk membantu para korban," tegasnya.
Dalam skema pemulihan ini, pemerintah telah menyiapkan dukungan konkret untuk renovasi rumah sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami. Bantuan ini mencakup rumah yang rusak ringan, sedang, hingga berat atau hilang.
Untuk rumah yang tergolong rusak ringan, bantuan yang diberikan mencapai Rp15 juta, sedangkan untuk yang rusak sedang sebesar Rp30 juta, dan untuk rumah yang rusak berat atau hilang, bantuan mencapai Rp60 juta.
Bagi rumah yang rusak berat atau tidak bisa dihuni lagi, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah juga telah menyediakan hunian tetap sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan hunian sementara serta dana tunggu hunian bagi warga yang masih menunggu pembangunan rumah tetap atau memilih untuk tinggal sementara di rumah keluarga atau kontrakan.
"Maka pemerintah menyiapkan dua opsi. Opsi pertama adalah dibangunkan hunian sementara. Inilah namanya mereka diberikan anggaran uang, namanya dana tunggu hunian, DTH, 600 ribu kali 3 bulan sekaligus Rp1,8 (juta)," lanjutnya.
Mendagri juga menambahkan bahwa anggaran untuk renovasi dan bantuan perumahan tersebut telah disetujui dan siap untuk disalurkan melalui BNPB.
"Intinya, anggaran ini sudah masuk minggu ini kepada BNPB, dan saya minta kepada Kepala BNPB untuk minggu depan tolong segera dieksekusi," ujarnya. Ia menekankan pentingnya data yang akurat dari pemerintah daerah agar bantuan dapat disalurkan dengan tepat.
"Karena ini uang negara yang perlu dipertanggungjawabkan," kata Mendagri, sembari menambahkan bahwa proses validasi data melibatkan Badan Pusat Statistik.
Dengan langkah-langkah tersebut, Mendagri menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo sangat jelas: negara harus hadir, bergerak cepat, dan memastikan bahwa warga korban bencana dapat kembali memiliki rumah yang layak dan aman.