Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana

Satgas PRR menegaskan komitmennya dalam menyalurkan bantuan jaminan hidup pascabencana di Sumatera secara tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis data lapangan. Simak rincian penyalurannya yang mencapai miliaran rupiah di berbagai wilayah.

Bantuan jadup, isi hunian, dan stimulan ekonomi merupakan salah satu skema bantuan yang diberikan untuk menjamin keberlangsungan hidup penyintas bencana.

Dari total alokasi 62.990 jiwa yang direncanakan, sebanyak 54.585 jiwa telah menerima haknya dengan total dana tersalurkan mencapai Rp 272,726 miliar.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut, Tito menginstruksikan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu agar segera membentuk tim khusus pendataan.

Pemerintah pusat terus mendorong daerah yang belum mengajukan permohonan bantuan agar segera menyerahkan data warga terdampak.

Tito menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Kasatgas Tito memberikan apresiasi kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang telah menyalurkan bantuan secara simbolis di Aceh Timur.

Satgas PRR yang dipimpin Mendagri mendesak pemerintah daerah segera lengkapi data penerima guna mempercepat percepatan penyaluran bantuan bencana dan rehabilitasi di wilayah terdampak.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan berbagai jenis bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi di Pidie Jaya, sekaligus mengapresiasi progres pemulihan daerah tersebut.

Menurut Tito berbagai skema bantuan telah disiapkan pemerintah bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera.

Bantuan perbaikan rumah terbagi ke dalam tiga ketegori, yakni rusak ringan Rp15 juta, sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta.

Hal itu disampaikannya usai Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam Sumatra.

Mendagri menekankan bahwa terkendalinya inflasi menjadi aspek penting karena berdampak luas terhadap masyarakat.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi MBR.

Mendagri Tito Karnavian cek KPP Papua Barat Daya, apresiasi progres 100 persen dan dorong gedung segera digunakan agar tak terbengkalai.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya menciptakan iklim kompetitif kepala daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah, yang krusial bagi capaian nasional.

Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan tersendiri.

Menurut Tito, penilaian penghargaan dilakukan secara objektif berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari pemerintah dan medi

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.

Sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumatera Barat turut memberikan hibah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak di Aceh.

Bima menekankan perlunya pergeseran pendekatan dari kelembagaan ke sektoral agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dan konkret di lapangan.

Tri mendorong penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program agar berdampak efektif.

Bima menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi PAD, serta pengawalan PSN.