Realisasi Bantuan Jadup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas

Dari total alokasi 62.990 jiwa yang direncanakan, sebanyak 54.585 jiwa telah menerima haknya dengan total dana tersalurkan mencapai Rp 272,726 miliar.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menggelontorkan bantuan jaminan hidup (jadup) untuk menopang kehidupan penyintas pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasarkan data laporan harian Satgas PRR per 29 Maret, tercatat penyaluran bantuan jadup telah merata di tiga provinsi terdampak. Dari total alokasi 62.990 jiwa yang direncanakan, sebanyak 54.585 jiwa telah menerima haknya dengan total dana tersalurkan mencapai Rp 272,726 miliar.

Adapun rinciannya, Aceh mencatatkan realisasi tertinggi dengan penyaluran menjangkau 42.540 jiwa dengan total dana tersalurkan mencapai Rp203,696 miliar. Sementara di Sumatera Utara, bantuan telah menjangkau 10.235 jiwa dengan total dana mencapai Rp53.759 miliar. Kemudian Sumatera Barat bantuan telah menjangkau 1.794 jiwa dengan total dana mencapai Rp15,044 miliar.

Skema penyaluran jadup diberikan dengan besaran senilai Rp15.000 per jiwa/hari selama tiga bulan. Bantuan ini disalurkan setelah dilakukan validasi data oleh pemerintah daerah (pemda), kemudian distribusi bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Bantuan jadup merupakan salah satu skema bantuan pascabencana yang diberikan untuk menjamin keberlangsungan hidup penyintas bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan tidak hanya menyentuh intrastruktur fisik tetapi juga daya beli masyarakat yang lumpuh akibat bencana.

Capaian penyaluran bantuan jadup yang masif ini juga paralel dengan distribusi masif Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) dan Bantuan Isi Hunian (BIH). Adapun total BSSE dan BIH yang disalurkan telah menjangkau 35.780 penyintas bencana dengan total bantuan mencapai Rp107,340 miliar.

Bantuan Dana Tunggu Hunian

Selain itu, Satgas PRR juga menggelontorkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang tidak memilih tinggal di hunian sementara (huntara). Besaran bantuan DTH yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 14.021 penerima di tiga provinsi. Adapun rinciannya di Aceh terdiri dari 8.099 penerima, kemudian di Sumut 4.162 penerima dan di Sumbar 1.760 penerima.

Pentingnya pendataan yang dilakukan pemda

Sebelumnya saat meninjau penyintas bencana di Tapanuli Selatan, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menekankan, kecepatan pencairan bantuan finansial berupa jadup, bantuan perabotan rumah tangga sebesar, dukungan stimulan ekonomi, dan DTH, sangat bergantung pada kecepatan serta kelengkapan pendataan yang dilakukan pemda.

Oleh karena itu, Tito mendorong kepala daerah di wilayah terdampak mempercepat dan melengkapi data penyintas bencana, agar bantuan yang tepat sasaran bisa segera disalurkan.

"Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa bergerak," kata Tito dalam acara Penyerahan Kunci Tahap Satu 120 Unit Hunian Tetap untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapsel, Sumut, Jumat (27/3/2026).