Lebih dari Rp500 Miliar Tersalurkan untuk Perbaikan Rumah Penyintas Bencana Sumatera

Tito Karnavian mengatakan bantuan tersebut diberikan langsung kepada pemilik rumah sebagai dana stimulan agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah mereka.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu langkah penting yang kini berjalan adalah penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah kepada warga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat bencana.

Berdasarkan data Satgas PRR hingga 11 Maret 2026, bantuan perbaikan rumah yang telah tersalurkan mencapai 25.076 unit rumah rusak ringan dan rusak sedang di tiga provinsi terdampak dengan total nilai Rp528,76 miliar.

Di Provinsi Aceh bantuan telah menjangkau 12.856 unit rumah rusak ringan dan 9.065 unit rumah rusak sedang dengan total nilai Rp464,79 miliar. Sementara di Sumatera Utara bantuan telah disalurkan kepada 1.234 rumah rusak ringan dan 735 rumah rusak sedang dengan nilai Rp40,56 miliar. Adapun di Sumatera Barat bantuan diberikan kepada 811 rumah rusak ringan dan 375 rumah rusak sedang dengan total nilai Rp23,41 miliar.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan bantuan tersebut diberikan langsung kepada pemilik rumah sebagai dana stimulan agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah mereka secara mandiri dan kembali menata kehidupan setelah bencana. Ia menjelaskan, penyintas yang rumahnya mengalami kerusakan ringan memperoleh bantuan sebesar Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta.

"Sedangkan untuk rumah yang rusak berat atau hilang disiapkan hunian sementara. Warga juga bisa tinggal di rumah keluarga atau menyewa tempat tinggal dan diberikan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan," kata Tito.

Penyaluran bantuan dilakukan by name by address

Menurut Tito, proses penyaluran bantuan dilakukan secara by name by address setelah melalui proses verifikasi oleh pemerintah daerah. Data penerima bantuan yang telah diverifikasi kemudian diserahkan kepada Satgas PRR melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk diproses penyalurannya kepada masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat proses pendataan agar bantuan dapat segera diterima oleh warga yang berhak.

"Itulah yang saya minta teman-teman kepala daerah, para bupati dan wali kota, agar membuat satgas kecil untuk melakukan pendataan sehingga bantuan bisa segera disalurkan kepada masyarakat," ujarnya.

Di samping bantuan perbaikan rumah, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa pemulihan berlangsung. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah menyalurkan bantuan jaminan hidup (Jadup) kepada masyarakat terdampak sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan.

Berdasarkan data Kementerian Sosial dan BPS, program bantuan jaminan hidup saat ini sedang diproses untuk 37 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak. Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan atau selama 90 hari.

Total bantuan jaminan hidup mencapai Rp236,53 miliar

Data yang telah tersinkronisasi menunjukkan terdapat 175.211 jiwa dari 47.686 kepala keluarga yang berhak menerima bantuan jaminan hidup dengan total anggaran mencapai Rp236,53 miliar.

Sebagian besar penerima berada di Provinsi Aceh dengan jumlah 110.714 jiwa dan nilai bantuan sekitar Rp149,46 miliar. Di Sumatera Utara bantuan menjangkau 51.301 jiwa dengan nilai sekitar Rp69,25 miliar, sementara di Sumatera Barat bantuan diberikan kepada 13.196 jiwa dengan nilai sekitar Rp17,81 miliar.

Proses penyaluran bantuan jaminan hidup tersebut telah mulai dilakukan sejak 14 Februari 2026 di sejumlah daerah terdampak, antara lain Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Padang Panjang.

Kombinasi antara bantuan perbaikan rumah dan bantuan jaminan hidup menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk memastikan masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal yang layak kembali, tetapi juga memiliki dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan pascabencana.