Ribuan Hektare Sawah Terdampak Bencana di Sumatra Mulai Ditanami Kembali

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus memacu program rehabilitasi sawah pascabencana, dengan 702,45 hektare lahan tuntas direhabilitasi. Program ini kunci tingkatkan produktivitas pertanian di Aceh Tamiang.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Amran, mengatakan rehabilitasi sawah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus menggenjot rehabilitasi lahan pertanian di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, demi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Satuan Tugas PRR pemerintah terus menggenjot pemulihan lahan pertanian pascabanjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pasokan beras aman dan mencegah alih fungsi lahan.

Satgas PRR mempercepat rehabilitasi sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Langkah ini krusial untuk menjamin pasokan beras, pemulihan petani, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan data Satgas PRR 24 April 2026, tercatat dari total 42.702 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi sawah di tiga provinsi terdampak.

Kasatgas Tito Karnavian, menegaskan bahwa rehabilitasi sawah tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik lahan, tetapi juga mencakup penguatan aspek legalitas.

Satgas PRR terus bergerak cepat memulihkan wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Pembersihan lumpur dan rehabilitasi lahan sawah menjadi fokus utama demi normalisasi aktivitas masyarakat dan pasokan pangan.

Langkah pembersihan lumpur ini dilakukan untuk memulihkan aktivitas masyarakat serta memastikan fasilitas publik yang sempat terdampak banjir & longsor.

Program **Rehabilitasi Sawah Pascabencana** hidrometeorologi di Sumatera mengembalikan harapan petani Aceh, memungkinkan mereka kembali menggarap lahan yang sempat hancur.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kondisi di berbagai wilayah terdampak saat ini telah jauh lebih baik dibandingkan saat bencana terjadi.

Di tengah keterbatasan tersebut, Milawati memilih untuk bangkit. Bersama keluarganya, ia membuka usaha kecil di kawasan huntara.

Saat ini penanganan bencana di Sumatra telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Terbitnya Renduk menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemulihan wilayah terdampak.

Hal itu untuk memastikan berbagai proyek penanganan jalan, jembatan, tanggul, dan pengendalian sungai berjalan sesuai target.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak cepat.

Tomsi menyampaikan pentingnya sinergi dalam pembiayaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera tahun 2026