Satgas PRR Percepat Pemulihan Pascabencana, Lumpur dan Sawah Rusak Dikebut

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai.

Hal itu untuk memastikan berbagai proyek penanganan jalan, jembatan, tanggul, dan pengendalian sungai berjalan sesuai target.

Amran, mengatakan rehabilitasi sawah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya itu, sebanyak 2.212 hektare lahan telah kembali diolah dan 2.110 hektare sudah mulai ditanami kembali oleh petani.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus menggenjot rehabilitasi lahan pertanian di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, demi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Satgas PRR percepat pembersihan lumpur pascabencana, 658 lokasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berhasil dipulihkan dengan skema cash for work.

Satuan Tugas PRR pemerintah terus menggenjot pemulihan lahan pertanian pascabanjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pasokan beras aman dan mencegah alih fungsi lahan.

Satgas PRR mempercepat rehabilitasi sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Langkah ini krusial untuk menjamin pasokan beras, pemulihan petani, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan data Satgas PRR 24 April 2026, tercatat dari total 42.702 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi sawah di tiga provinsi terdampak.

Kasatgas Tito Karnavian, menegaskan bahwa rehabilitasi sawah tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik lahan, tetapi juga mencakup penguatan aspek legalitas.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) melaporkan progres signifikan Pembersihan Lumpur Pascabanjir Aceh, dengan 480 lokasi telah tuntas ditangani dan sisanya terus dioptimalkan.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terus mempercepat upaya Normalisasi Sungai dan Muara di Aceh, Sumut, dan Sumbar pasca bencana hidrometeorologi untuk mencegah banjir meluas.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kondisi di berbagai wilayah terdampak saat ini telah jauh lebih baik dibandingkan saat bencana terjadi.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak cepat.

Polda Sulawesi Tengah sigap memberikan pendampingan trauma healing pascagempa di Sigi untuk memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan masyarakat terdampak bencana.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyerahkan 21 unit bantuan rumah kepada korban bencana kebakaran di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, menegaskan komitmen penanganan pascabencana dan pemulihan bagi warga terdampak.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana terus menggenjot Rehabilitasi Sekolah Sumatra yang terdampak banjir dan tanah longsor November 2025, demi memastikan hak pendidikan anak tetap terjaga dan proses belajar mengajar kembali.

Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang status transisi darurat bencana hidrometeorologi selama 90 hari, langkah ini diambil guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan darurat 27 infrastruktur sanitasi Sumatera dan persampahan terdampak bencana, memastikan pemulihan layanan dasar dan mencegah risiko kesehatan lingkungan. Pembaca akan mengetahui langkah konkret

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan fokus utama saat ini adalah memilah kebutuhan paling mendesak dari berbagai sektor terdampak.