Satgas PRR Gencarkan Normalisasi Sungai dan Muara di Sumatera Pasca Bencana

Percepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai.

Hal itu untuk memastikan berbagai proyek penanganan jalan, jembatan, tanggul, dan pengendalian sungai berjalan sesuai target.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mendesak kementerian dan lembaga segera mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Rehabilitasi Sumatra di Aceh, Sumut, dan Sumbar, demi pemulihan pascabencana.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak cepat.

Tito Karnavian, menegaskan rekonstruksi infrastruktur pendukung konektivitas menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana di Sumatera.

Kasatgas Tito Karnavian, menegaskan bahwa rehabilitasi sawah tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik lahan, tetapi juga mencakup penguatan aspek legalitas.

Capaian saat ini menunjukkan lebih dari 92 persen lokasi tertimbun lumpur akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera telah berhasil dibersihkan.

Satgas PRR terus bergerak cepat memulihkan wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Pembersihan lumpur dan rehabilitasi lahan sawah menjadi fokus utama demi normalisasi aktivitas masyarakat dan pasokan pangan.

Langkah pembersihan lumpur ini dilakukan untuk memulihkan aktivitas masyarakat serta memastikan fasilitas publik yang sempat terdampak banjir & longsor.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan normalisasi sungai penting untuk menunjang kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Demak gencar melakukan Penanaman Mangrove Demak di pesisir Tambakbulusan sebagai upaya mitigasi banjir rob dan abrasi. Bagaimana strategi komprehensif ini dijalankan?

Pemerintah Kabupaten Sigi bergerak cepat melakukan normalisasi sungai di Desa Mataue demi menjamin keamanan warga dari ancaman banjir bandang yang kerap melanda.

Bencana hidrometeorologi berupa banjir melanda Kecamatan Bolano Lambunu, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyebabkan 58 kepala keluarga terdampak. BPBD Parimo segera melakukan asesmen untuk penanganan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bangka Tengah gencar melakukan normalisasi sungai demi menanggulangi banjir di Kecamatan Sungai Selan. Apa saja upaya komprehensif yang dilakukan?

Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan penyaluran bantuan Jayapura bagi warga terdampak banjir Danau Sentani dilakukan secara kolektif, menjamin pemerataan dan akuntabilitas. Bagaimana mekanisme distribusinya?

Pemerintah Kabupaten Bandung mengintensifkan kolaborasi pentahelix guna mempercepat penanganan banjir di Solokanjeruk, sebuah strategi yang terbukti efektif di wilayah lain.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kondisi di berbagai wilayah terdampak saat ini telah jauh lebih baik dibandingkan saat bencana terjadi.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana menegaskan **relokasi SDN 10 Linge** di Aceh Tengah sangat mendesak karena berada di zona merah rawan bencana, demi menjamin keselamatan siswa dan guru.

Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, percepatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengawal fase transisi.