Rehabilitasi Sawah Pascabencana: Petani Aceh Kembali Bertani dengan Harapan Baru

Program **Rehabilitasi Sawah Pascabencana** hidrometeorologi di Sumatera mengembalikan harapan petani Aceh, memungkinkan mereka kembali menggarap lahan yang sempat hancur.

Bencana hidrometeorologi parah melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, meninggalkan jejak kerusakan mendalam. Ribuan hektare sawah hancur, merenggut mata pencarian petani seperti Ishak di Desa Pinto Makmur, Aceh Utara. Ia harus menyaksikan sawahnya yang siap panen berubah menjadi hamparan lumpur.

Kondisi ini memicu kesedihan mendalam bagi banyak petani yang bergantung pada sektor pertanian sebagai penopang hidup keluarga. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan total kerusakan areal sawah akibat bencana ini mencapai 98.002 hektare di ketiga provinsi tersebut. Aceh menjadi wilayah paling terdampak dengan 54.233 hektare sawah rusak.

Namun, harapan kembali muncul seiring diluncurkannya Program Rehabilitasi Lahan Sawah Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera oleh pemerintah pusat. Program ini bertujuan memulihkan lahan pertanian dan mengembalikan produktivitas petani. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pelaksanaan program secara padat karya, memastikan petani tetap berpenghasilan selama proses pemulihan.

Dampak Kerusakan dan Pukulan Berat bagi Petani

Bencana hidrometeorologi akhir November 2025 telah menyebabkan kerugian besar bagi sektor pertanian di Sumatera. Ishak, seorang petani penggarap di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, merasakan langsung dampak kehancuran tersebut. Ia kehilangan sawahnya yang seluas 23 rante atau sekitar 9.200 meter persegi hanya lima hari sebelum panen.

Kerugian tidak hanya terbatas pada hasil panen yang gagal, tetapi juga hilangnya infrastruktur pertanian vital. Jalan aspal, saluran irigasi, dan pematang sawah rata dengan tanah, tertutup lapisan lumpur tebal. Kondisi ini membuat petani terancam kehilangan mata pencarian utama mereka, yang telah ditekuni selama puluhan tahun.

Secara keseluruhan, kerusakan areal sawah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Aceh mencatat kerusakan terluas dengan 54.233 hektare di 21 kabupaten/kota, diikuti Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, dan Sumatera Barat dengan 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota. Angka ini menggambarkan skala bencana yang masif dan dampaknya terhadap ketahanan pangan lokal.

Program Rehabilitasi Sawah Pascabencana: Harapan Baru dari Pemerintah

Menanggapi skala kerusakan yang luas, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian segera mengambil langkah strategis. Pada pertengahan Januari 2026, Program Rehabilitasi Lahan Sawah Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera resmi diluncurkan. Program ini menjadi angin segar bagi para petani yang terdampak.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pelaksanaan program secara padat karya, melibatkan langsung para petani dalam proses pemulihan. Dengan demikian, petani tidak hanya berpartisipasi dalam rehabilitasi lahan mereka, tetapi juga tetap memperoleh pendapatan. Pemerintah menanggung biaya rehabilitasi dan mengerahkan alat berat untuk memperbaiki irigasi yang tertimbun lumpur.

Target rehabilitasi mencakup 13.708 hektare sawah di tiga provinsi, dengan rincian 6.530 hektare di Aceh, 6.593 hektare di Sumatera Utara, dan 3.624 hektare di Sumatera Barat. Pengerjaan ditargetkan berlangsung dari Januari hingga Februari 2026, dimulai dari sawah dengan kriteria kerusakan ringan dan sedang.

Semangat Petani dan Tantangan di Lapangan

Dampak positif program rehabilitasi mulai terlihat, dengan air jernih kembali mengalir di saluran irigasi besar, menghidupkan kembali harapan petani. Ishak, bersama anak lelakinya, kini kembali menggarap sawahnya menggunakan pacul kayu, memulai tahap pembentukan pematang sawah yang baru.

Namun, proses rehabilitasi ini tidaklah mudah. Kedalaman lumpur di sawah mencapai satu meter, membuat pekerjaan menjadi sangat berat dan harus dilakukan secara manual. Penggunaan traktor tidak memungkinkan karena alat berat akan langsung terbenam. Kondisi ini menuntut tenaga ekstra dari para petani.

Meski demikian, semangat para petani tidak surut. Khairu Rahmi, petani lain di Desa Pinto Makmur, bersama sembilan buruh tani wanita, bekerja keras menanam padi di tengah lumpur tebal. Bantuan bibit padi dari pemerintah, seperti 10 kilogram bibit yang diterima Khairu untuk 10 rante sawahnya, sangat berarti.

Pemerintah juga menjamin pembayaran upah bagi pekerja yang terlibat dalam rehabilitasi, bahkan upah buruh tani meningkat menjadi Rp60 ribu per orang untuk setengah hari kerja. Dukungan ini meringankan beban petani dan memotivasi mereka untuk terus berjuang memulihkan lahan pertaniannya.

Sumber: AntaraNews