Pemkab Aceh Tamiang Pacu Rehabilitasi Sawah Pascabencana, Target Rampung Juli 2026

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mencatat kemajuan signifikan dalam program rehabilitasi sawah pascabencana. Melalui Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Distanakbun), seluas 702,45 hektare lahan persawahan telah direhabilitasi. Ini merupakan bagian dari tahap pertama program pemulihan di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanakbun Aceh Tamiang, Irwan Hadi, menyatakan progres fisik mencapai lebih dari 90 persen. Target awal rehabilitasi adalah 712 hektare lahan. Selain itu, program optimalisasi lahan juga digenjot, dengan realisasi 1.032,46 hektare dari target 1.961 hektare.

Proyek ini ditargetkan rampung dan siap tanam pada Juli 2026 mendatang. Capaian ini telah dilaporkan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) serta Satuan Tugas Perluasan Areal Tanam. Namun, kendala pasokan air akibat cuaca kering masih menghambat masa tanam serentak.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan komitmen kuat dalam memulihkan sektor pertanian. Realisasi rehabilitasi sawah mencapai 702,45 hektare, melebihi 90 persen dari target 712 hektare. Program ini fokus pada tiga kecamatan utama, yakni Manyak Payed, Bendahara, dan Karang Baru. Pengerjaan mencakup beberapa desa seperti Medang Ara dan Paya Awe.

Selain rehabilitasi sawah, program optimalisasi lahan (oplah) juga maju pesat. Realisasinya mencapai 1.032,46 hektare dari target 1.961 hektare. Kedua program ini sangat krusial untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Distanakbun Aceh Tamiang menargetkan seluruh lahan siap tanam pada Juli 2026.

Progres ini dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satuan Tugas Perluasan Areal Tanam. Ini menunjukkan transparansi pemerintah daerah dalam proyek strategis. Proyek rehabilitasi tahap pertama ini memiliki anggaran lebih dari Rp9,6 miliar untuk Aceh Tamiang.

Meskipun progres fisik menggembirakan, pelaksanaan rehabilitasi sawah di Aceh Tamiang menghadapi tantangan. Kendala utama adalah pasokan air minim akibat curah hujan rendah dan cuaca kering. Kondisi ini menyebabkan mayoritas petani belum bisa memulai masa tanam serentak. Hanya sebagian kecil petani yang memiliki sumber air memadai telah menanam.

Irwan Hadi juga menyebut keterbatasan alat berat jenis buldoser sebagai hambatan. Daerah lain seperti Bireuen dan Pidie Jaya juga melaksanakan program serupa. Keterbatasan ini sempat menunda target penyelesaian yang semula pertengahan Juni.

Untuk mengatasi masalah pengairan, fasilitas rehabilitasi mencakup perbaikan pintu air dan pembuatan sumur bor baru. Sumur bor ini akan ditempatkan di daerah rawan kekeringan. Distanakbun Aceh Tamiang memproses usulan tambahan rehabilitasi 1.500 hektare lahan. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp13,5 juta per hektare, terutama di Karang Baru, Sekerak, dan Rantau. Proses poligonisasi sedang dilakukan untuk penanganan tepat sasaran.

Proyek rehabilitasi lahan rusak di Aceh Tamiang menggunakan mekanisme swakelola tipe 2. Ini melibatkan kolaborasi erat antara berbagai pihak. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI AD dari Kodim 0117/Aceh Tamiang. Mereka bertindak sebagai pelaksana konstruksi fisik di lapangan. Keterlibatan TNI AD memastikan pengerjaan proyek berjalan efektif dan efisien.

Perencanaan teknis proyek ini digarap oleh Universitas Malikussaleh (Unimal). Unimal memberikan dukungan keilmuan dan teknis yang solid. Fasilitas rehabilitasi sangat komprehensif, meliputi pengerukan lumpur tebal dan perapian pematang. Normalisasi parit saluran tersier hingga perbaikan infrastruktur pengairan juga dilakukan. Semua upaya ini bertujuan mengembalikan fungsi lahan pertanian secara optimal.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, militer, dan akademisi menjadi kunci keberhasilan program. Diharapkan target penyelesaian Juli 2026 dapat tercapai dengan dukungan lintas sektor. Komitmen ini menunjukkan upaya serius dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Aceh Tamiang.

Sumber: AntaraNews