Pemulihan Sosial dan Ekonomi Korban Bencana Terus Dipercepat Satgas PRR

Percepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Satgas PRR menerapkan pola penyaluran bantuan secara bertahap berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah terdampak.

Pembangunan huntara di Provinsi Aceh sebagai wilayah dengan dampak terbesar juga terus menunjukkan progres signifikan.

Progres penyaluran ini terlihat dari gelontoran dana bantuan perbaikan rumah yang meningkat di setiap pekan untuk percepatan perbaikan rumah penyintas.

Total, Rp537,22 miliar telah tersalurkan untuk stimulan perbaikan sebanyak 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026.

Bantuan jadup, isi hunian, dan stimulan ekonomi merupakan salah satu skema bantuan yang diberikan untuk menjamin keberlangsungan hidup penyintas bencana.

Selain mempercepat pembangunan huntap dan huntara untuk penyintas bencana, Satgas PRR juga menggelontorkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana.

Dari total alokasi 62.990 jiwa yang direncanakan, sebanyak 54.585 jiwa telah menerima haknya dengan total dana tersalurkan mencapai Rp 272,726 miliar.

atgas PRR mencatat rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 36.669 unit dengan 110 unit diantaranya sudah selesai dibangun.

Tito Karnavian mengatakan bantuan tersebut diberikan langsung kepada pemilik rumah sebagai dana stimulan agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah mereka.

Satgas PRR telah memasuki tahap Realisasi Huntap bagi penyintas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya data akurat dari pemda untuk mempercepat proses ini.

Bantuan tersebut telah disalurkan melalui transfer ke daerah di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra.

Tito memastikan mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Mendagri menekankan bahwa pemerintah sejak awal telah menyiapkan skema bantuan terstruktur berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga.

Paket bantuan ini disalurkan untuk mendukung percepatan pemulihan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi bagi penyintas bencana.

Tito juga menyerahkan bantuan berupa satu unit mobil operasional untuk Masjid Raya Baiturrahman.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Angka tersebut menunjukkan kondisi yang masih terkendali karena tetap berada dalam kisaran target pemerintah sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan guna meminimalkan pelanggaran etik dalam pesta demokr

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.