Satgas PRR Percepat Realisasi Huntap Pascabencana di Sumatera, Mendagri Tito Karnavian Desak Data Pemda
Satgas PRR telah memasuki tahap Realisasi Huntap bagi penyintas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya data akurat dari pemda untuk mempercepat proses ini.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera kini fokus pada Realisasi Huntap. Tahap ini bertujuan menyediakan hunian permanen bagi korban bencana di tiga provinsi. Fokus utama berada di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga Ketua Satgas PRR, menegaskan komitmen pemerintah. Prioritas utama adalah percepatan pembangunan hunian tetap ini. Beliau menekankan pentingnya data lengkap dari pemerintah daerah untuk kelancaran proyek.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan akan terus menagih kelengkapan data kepada bupati dan gubernur. "Kecepatan membangun Huntap itu nomor satu adalah data dari pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini. Pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar penyiapan datanya,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal ini demi memastikan proses konstruksi tidak terhambat oleh kendala administratif.
Progres Pembangunan Realisasi Huntap di Tiga Provinsi
Data Satgas PRR per 26 Februari menunjukkan total 17.969 unit Huntap direncanakan di tiga daerah terdampak bencana di Sumatera. Dari jumlah tersebut, 401 unit telah berhasil dibangun. Angka ini mencerminkan langkah awal signifikan dalam upaya pemulihan pascabencana.
Di Provinsi Aceh, dari 9.430 unit Huntap yang direncanakan, sebanyak 104 unit sedang dalam progres pembangunan. Sementara itu, Sumatera Utara menunjukkan peningkatan pesat dengan 524 unit dalam progres dari 4.493 unit yang direncanakan. Jumlah ini meningkat dibandingkan 297 unit pada pekan sebelumnya.
Provinsi Sumatera Barat juga mencatat kemajuan dengan 817 unit Huntap dalam progres dari total 4.046 unit yang direncanakan. Angka ini naik signifikan dibandingkan 655 unit pada 20 Februari. Peningkatan ini menunjukkan percepatan upaya pembangunan Realisasi Huntap di wilayah tersebut.
Tantangan dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Realisasi Huntap
Meskipun ada kemajuan, pembangunan Realisasi Huntap masih berada pada tahap awal konstruksi. Proses ini memerlukan kesiapan lahan yang matang serta perencanaan teknis yang detail. Infrastruktur permanen harus sesuai standar bangunan tahan bencana yang lebih kompleks dibandingkan Huntara.
Kesiapan data dari pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk mengatasi hambatan administratif. Proses pembangunan hunian permanen memerlukan kesiapan lahan, perencanaan teknis, serta infrastruktur permanen sesuai standar bangunan tahan bencana. Ini adalah langkah krusial dalam Realisasi Huntap.
Pembangunan Huntap ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Berbagai lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Polri turut serta. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga berperan aktif dalam Realisasi Huntap ini.
Selain itu, Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga berkontribusi. Danantara serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melengkapi daftar mitra dalam proyek kemanusiaan ini.
Sumber: AntaraNews