Pemulihan Bencana Sumatra

Saat ini penanganan bencana di Sumatra telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Terbitnya Renduk menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemulihan wilayah terdampak.

Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, percepatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengawal fase transisi.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga menuju pemulihan.

Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi.

Tito menegaskan, percepatan pendataan menjadi fondasi utama dalam mempercepat pembangunan huntap.

Praja IPDN kontingen Bali ini dikirim bersama 730 praja lain oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membersihkan 42 titik lokasi.

Setelah masa kedaruratan, pemerintah kemudian menyiapkan hunian bagi para pengungsi, baik berupa hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).

Secara total, ada sebanyak 208 MCK yang telah dibangun atau 80 persen dari 257 MCK yang ditargetkan dibangun di daerah bencana Sumatera.

Data Satgas PRR pada 28 Februari mencatat realisasi pemanfaatan kayu hanyutan telah berjalan di sejumlah wilayah terdampak.

Menurut Tito berbagai skema bantuan telah disiapkan pemerintah bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera.

Bantuan perbaikan rumah terbagi ke dalam tiga ketegori, yakni rusak ringan Rp15 juta, sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta.

Menurut Tito, percepatan pembangunan huntap penting agar warga yang rumahnya rusak berat atau hilang segera memperoleh kepastian tempat tinggal.

Dampak rekonstruksi dan rehabilitasi bencana yang diinisiasi oleh pemerintah juga telah berhasil menormalisasi distribusi logistik, gas, hingga BBM.

Tito mengaku kagum dengan desain dan kemegahan masjid tersebut, yang menurutnya menjadi ikon kota.

Dalam acara tersebut, Tito juga menyerahkan bantuan kemasyarakatan kepada perwakilan masyarakat serta santunan kepada perwakilan anak yatim.

Masyarakat yang berada di permukiman rawan banjir dan masuk kategori daerah berisiko tinggi akan direlokasi ke wilayah yang lebih aman.