Pemulihan Bencana Sumatra

Saat ini penanganan bencana di Sumatra telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, percepatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengawal fase transisi.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga menuju pemulihan.

Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi.

Praja IPDN kontingen Bali ini dikirim bersama 730 praja lain oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membersihkan 42 titik lokasi.

Menurut Tito berbagai skema bantuan telah disiapkan pemerintah bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera.

Bantuan perbaikan rumah terbagi ke dalam tiga ketegori, yakni rusak ringan Rp15 juta, sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta.

Sektor pelayanan dasar juga menjadi perhatian utama. Seluruh fasilitas kesehatan terdampak di tiga provinsi dilaporkan tetap berfungsi.

Kemenkeu telah menyalurkan anggaran sebesar Rp4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendukung pemulihan pascabencana.

Berdasarkan rekap data terbaru Satgas PRR, jumlah pengungsi saat ini tercatat 102.480 jiwa.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai rasa kepedulian BRI untuk dapat membantu warga terdampak khususnya bagi para guru, siswa dan komunitas sekolah.

Mendagri menyebut geliat ekonomi masyarakat mulai bergerak, terutama melalui aktivitas perdagangan di pasar.

Rakor ini membahas percepatan penanganan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito juga menyampaikan bahwa berbagai sektor layanan publik lainnya juga menunjukkan kemajuan signifikan.

Meski demikian, sekitar 3 persen di antaranya masih dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pascabencana.

Kerja kolaboratif lintas sektor telah membuahkan kemajuan nyata di berbagai daerah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.