Pemulihan Bencana Sumatera

Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat total lahan tambak terdampak mencapai 31.248,94 hektare di tiga provinsi.

Langkah pembersihan lumpur ini dilakukan untuk memulihkan aktivitas masyarakat serta memastikan fasilitas publik yang sempat terdampak banjir & longsor.

Pembangunan huntap di lokasi tersebut merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari pihak nonpemerintah, dalam hal ini Yayasan Buddha Tzu Chi.

Upaya ini dilakukan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).

Pemerintah pusat terus mendorong daerah yang belum mengajukan permohonan bantuan agar segera menyerahkan data warga terdampak.

Tito menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Presiden Prabowo juga memberi aparesiasi kepada seluruh lintas sektor yang sudah bekerja keras melakukan rehabilitasi dan rekontruksi di segala sektor.

Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini akses infrastruktur telah pulih, ditandai dengan terbukanya jalan nasional dan provinsi, serta listrik.

Tito Karnavian memastikan akan mengawal percepatan pemulihan lahan pertanian dan tambak udang yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Tito menjelaskan sekitar 1.500 hektare sawah milik masyarakat mengalami kerusakan berat akibat tertutup lumpur tebal.

Dampak rekonstruksi dan rehabilitasi bencana yang diinisiasi oleh pemerintah juga telah berhasil menormalisasi distribusi logistik, gas, hingga BBM.

Jembatan itu menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh karena akan memperlancar mobilitas warga serta menjadi jalur penghubung Medan–Banda Aceh.

Tito mengaku kagum dengan desain dan kemegahan masjid tersebut, yang menurutnya menjadi ikon kota.

Dalam acara tersebut, Tito juga menyerahkan bantuan kemasyarakatan kepada perwakilan masyarakat serta santunan kepada perwakilan anak yatim.

Masyarakat yang berada di permukiman rawan banjir dan masuk kategori daerah berisiko tinggi akan direlokasi ke wilayah yang lebih aman.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengecek sekaligus meninjau progres rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut.

Menurut Tito, saat ini pemerintah bersama pihak terkait terus bekerja keras untuk mempercepat pemulihan, termasuk dari sisi infrastruktur.

Pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.

Tito menegaskan, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi kunci agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan optimal.