Percepatan Pendataan, Satgas PRR Sumatera Genjot Bantuan untuk Korban Bencana
Upaya ini dilakukan untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Tito Karnavian, menegaskan pihaknya akan mempercepat proses pendataan agar bantuan dapat tersalurkan tepat waktu kepada penyintas bencana di Sumatra. Upaya ini dilakukan untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (23/2), Tito menekankan bahwa percepatan pendataan merupakan langkah krusial untuk memastikan pemulihan wilayah terdampak bencana dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar bantuan dan rehabilitasi sampai langsung ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
"Ada beberapa hal yang agak teknis yang ingin kita selesaikan. Oleh karena itu memang perlu duduk bersama," kata Tito dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor Kemendagri, Jakarta(23/2).
Proses Pendataan Sangat Penting
Tito menekankan, kecepatan dalam proses pendataan sangat penting agar penyaluran bantuan tidak terhambat. Pemerintah sendiri telah merancang berbagai skema bantuan untuk mendukung penyintas bencana, termasuk bantuan perbaikan rumah dan bantuan pembiayaan hidup.
Bantuan perbaikan rumah terbagi ke dalam tiga ketegori yakni rumah rusak ringan mendapat bantuan Rp15 juta, rumah rusak sedang Rp30 juta, dan rumah rusak berat Rp60 juta. Bantuan itu disalurkan melalui BNPB setiap minggu.
Sementara bantuan pembiayaan hidup terdiri dari stimulus ekonomi sebesar Rp5 juta dan bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta bagi korban bencana, serta bantuan jaminan hidup sebesar Rp15.000 perhari. Tito berharap, bantuan ini dapat segera diterima oleh penyintas bencana. Sehingga penyintas bencana Sumatera tidak harus berpeluh dalam menjalani Ramadan.
Proses Validasi Data
Tito juga mengajak pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bekerja sama dalam mempercepat proses validasi data. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh bantuan dapat segera diterima oleh penyintas bencana di Sumatera, memudahkan mereka dalam proses pemulihan dan mempercepat pulihnya kehidupan mereka.
Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.