Bantuan Rumah Sitaro: 1.000 Unit Program BSPS dari Presiden untuk Warga Kepulauan

Pemerintah Kabupaten dan warga Sitaro menyambut baik Bantuan Rumah Sitaro berupa 1.000 unit hunian melalui Program BSPS dari Presiden dan Kementerian PKP, menjadi jawaban atas kebutuhan hunian layak di wilayah kepulauan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, bersama warganya menyampaikan apresiasi tinggi atas program bantuan 1.000 unit rumah layak huni. Bantuan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang disalurkan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Presiden dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia.

Bupati Sitaro, Chintya Ingrid Kalangit, dalam keterangan tertulisnya di Manado, Sabtu (11/4), mengungkapkan bahwa bantuan rumah layak huni ini sangat dibutuhkan oleh warga kurang mampu di wilayah kepulauan tersebut. Program ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kalangit menjelaskan bahwa sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sitaro telah mengajukan proposal bantuan rumah kepada Gubernur Sulawesi Utara, yang kemudian diteruskan kepada Presiden dan Menteri PKP. Proposal tersebut akhirnya terjawab setelah Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung mengunjungi Sitaro pada Jumat (10/4) untuk membawa program bantuan 1.000 unit tersebut.

Perjuangan dan Sinergi Wujudkan Hunian Layak

Wakil Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, menegaskan bahwa bantuan 1.000 unit rumah ini merupakan hasil dari perjuangan dan sinergi berbagai pihak. Dukungan kuat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menjadi faktor penentu dalam realisasi program penting ini.

Makainas menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebelumnya telah merealisasikan lebih dari 500 unit rumah melalui program BSPS. Informasi ini disampaikan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang berlangsung di Gedung Mapalus pada Kamis (09/04).

Keberlanjutan program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah hunian tidak layak di daerah terpencil dan kepulauan. Inisiatif dari pemerintah daerah untuk mengajukan proposal menjadi langkah awal yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Rumah Sitaro: Harapan Baru bagi Warga

Salah satu penerima manfaat bantuan rumah layak huni, Han Pumpente, warga Kelurahan Bebali, Kecamatan Siau Timur, mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menyebut bantuan ini sebagai jawaban atas doa yang telah lama dipanjatkan, memberikan harapan baru bagi keluarganya.

“Doa saya dijawab oleh Tuhan melalui Pak Presiden Prabowo. Ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo,” ungkap Pumpente dengan haru. Pernyataan ini mencerminkan dampak positif program terhadap kehidupan individu dan keluarga.

Camat Siau Timur, Riki Ronald Lumakeki, juga menyampaikan apresiasi mewakili masyarakat kepada pemerintah pusat dan daerah atas kepedulian yang telah ditunjukkan. Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut untuk membantu lebih banyak warga.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa program ini adalah arahan langsung Presiden agar pemerintah hadir membantu masyarakat. Terutama bagi mereka yang terdampak bencana dan tinggal di rumah tidak layak huni, menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat yang membutuhkan.

Penguatan Perbatasan dan Penanganan Pasca-Bencana

Dari total 1.000 unit rumah yang dialokasikan, sebanyak 700 unit diperuntukkan bagi kawasan perbatasan, sementara 300 unit lainnya untuk wilayah non-perbatasan. Pembagian ini menunjukkan fokus pemerintah pada pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah terdepan Indonesia.

Tito Karnavian menekankan bahwa program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat wilayah perbatasan. Ini juga sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri, memastikan tidak ada daerah yang tertinggal.

“Dari total 400 ribu program perumahan nasional, sebanyak 15 ribu unit dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan,” jelas Tito. Ia menambahkan bahwa ini merupakan peningkatan signifikan, mengingat sebelumnya belum ada alokasi khusus untuk perbatasan.

Selain program perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan relokasi bagi 98 kepala keluarga yang terdampak banjir bandang. Relokasi tersebut akan dilakukan di lahan seluas 2,5 hektare yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sitaro, menunjukkan respons cepat terhadap dampak bencana.

Sumber: AntaraNews