Anggota DPR Usulkan Perbaikan 2.000 Rumah Tidak Layak Huni di Jambi

Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengusulkan perbaikan 2.000 unit rumah tidak layak huni di Jambi melalui Program BSPS, ditargetkan terealisasi April mendatang.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Jambi, Edi Purwanto, mengusulkan program perbaikan 2.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Jambi. Usulan ini diajukan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun 2026, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Program ini diharapkan dapat segera terealisasi demi memenuhi kebutuhan dasar perumahan yang layak bagi warga Jambi.

Usulan perbaikan ribuan rumah warga ini telah diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Edi Purwanto menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari pengawalan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, sekaligus bentuk komitmen dalam memperjuangkan perbaikan rumah tidak layak huni. Proses verifikasi lapangan saat ini sedang dilakukan oleh pihak balai guna memastikan calon penerima memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.

Program BSPS ini ditargetkan mulai terealisasi pada April mendatang, dengan fokus penyebaran bantuan di sejumlah kabupaten dan kota prioritas di Provinsi Jambi. Peningkatan jumlah unit yang akan diperbaiki menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor perumahan dan permukiman.

Target dan Mekanisme Program Bantuan Perumahan Swadaya

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni di Jambi. Sekitar 2.000 rumah direncanakan akan diperbaiki melalui program ini, yang juga dikenal sebagai program bedah rumah. Realisasi program ini ditargetkan mulai berjalan pada April mendatang, memberikan harapan baru bagi ribuan keluarga di Jambi untuk memiliki hunian yang lebih baik.

Pada tahun sebelumnya, program serupa telah berhasil merealisasikan perbaikan sekitar 1.000 unit rumah di wilayah Jambi. Peningkatan signifikan menjadi 2.000 unit pada tahun ini menunjukkan adanya perhatian dan komitmen yang lebih besar dari pemerintah dan wakil rakyat. Pihak balai saat ini tengah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Mekanisme BSPS melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan, sehingga mendorong semangat gotong royong dan kemandirian. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memicu perputaran ekonomi di tingkat lokal, melalui pembelian material dan penggunaan tenaga kerja setempat. Konsep rumah layak huni tidak hanya mencakup kondisi fisik bangunan, tetapi juga martabat serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Komitmen Peningkatan Kualitas Hunian di Jambi

Edi Purwanto menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar perumahan merupakan prioritas utama dalam pengawalan aspirasi masyarakat Jambi. Komitmen untuk terus mengawal penambahan kuota BSPS menjadi bukti keseriusan dalam memastikan lebih banyak warga Jambi dapat merasakan manfaat program ini. Tujuannya adalah agar setiap keluarga dapat memiliki hunian yang aman, sehat, dan layak ditempati.

Peningkatan jumlah unit yang diperbaiki dari 1.000 menjadi 2.000 unit dalam satu tahun menunjukkan respons positif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Hal ini juga mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dan DPR RI dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Program BSPS ini diharapkan tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penghuninya.

Kolaborasi antara anggota DPR RI, KemenPUPR, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan adanya verifikasi ketat dan penyaluran yang tepat sasaran, diharapkan program BSPS dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat Jambi. Ini adalah langkah progresif menuju pemerataan akses terhadap hunian layak di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber: AntaraNews