LIVE

Pemkot Yogyakarta Usulkan Perbaikan RTLH Lewat BSPS, Targetkan Penurunan Kawasan Kumuh

Pemerintah Kota Yogyakarta serius mengusulkan perbaikan 260 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), demi menekan kawasan kumuh di Yogyakarta.

perbaikan rtlh yogyakarta
Pemerintah Kota Yogyakarta serius mengusulkan perbaikan 260 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), demi menekan kawasan kumuh di Yogyakarta.
Pemerintah Kota Yogyakarta serius mengusulkan perbaikan 260 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), demi menekan kawasan kumuh di Yogyakarta. (AntaraNews)

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengajukan usulan perbaikan 260 unit rumah tidak layak huni (RTLH) untuk tahun anggaran 2026. Usulan ini diajukan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Langkah strategis ini bertujuan untuk secara berkelanjutan menekan luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian bagi warga setempat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Umi Akhsanti, menyampaikan bahwa setiap rumah yang lolos verifikasi akan menerima bantuan Rp20 juta. Namun, masyarakat tetap perlu berpartisipasi dalam pembiayaan karena sifatnya swadaya.

Strategi Pemkot Yogyakarta Atasi Kawasan Kumuh

Upaya perbaikan RTLH ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkot Yogyakarta. Strategi tersebut berfokus pada penurunan luasan kawasan kumuh yang masih signifikan.

Saat ini, kawasan kumuh di Kota Yogyakarta diperkirakan mencapai 47 hektare. Sebagian besar area kumuh ini terletak di sepanjang bantaran sungai, menimbulkan tantangan khusus.

Pemkot menargetkan penurunan kawasan kumuh secara bertahap, dengan proyeksi pengurangan 12 persen setiap tahun. Target akhir penurunan signifikan diharapkan tercapai pada tahun 2029.

Skema Bantuan dan Tantangan Administratif Perbaikan RTLH

Skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP menjadi salah satu andalan Pemkot Yogyakarta. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam merenovasi rumah.

Pelaksanaan BSPS memiliki persyaratan administratif yang ketat, terutama mengenai legalitas hak atas tanah. Rumah yang berdiri di lahan tanpa kejelasan status hukum tidak dapat diakomodasi.

Selain itu, rumah yang berada di sempadan sungai atau belum memiliki dokumen resmi juga tidak memenuhi syarat. Ketentuan ini memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Kolaborasi dan Anggaran Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta tidak hanya mengandalkan APBN melalui usulan BSPS. Pemkot juga melakukan penanganan rutin setiap tahun melalui alokasi APBD.

Ketua Tim Kerja Penataan Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Kota Yogyakarta, Yunita Rahmi Hapsari, menjelaskan bahwa penanganan dilakukan secara kolaboratif. Ini melibatkan lintas perangkat daerah, kementerian, serta dukungan dari program CSR.

Untuk APBD 2026, program Penataan Bangunan dan Lingkungan dialokasikan sebesar Rp4,25 miliar. Program ini menyasar titik rawan kumuh dan wilayah pinggiran sungai, di antaranya Kelurahan Wirobrajan, Pandeyan, Baciro, Sorosutan, Gedongkiwo, dan Karangwaru.

Fokus penanganan ini mencakup penyediaan sarana prasarana vital. Contohnya, pembangunan jalan lingkungan di lokasi rumah yang sudah dimundurkan dari tepi sungai namun belum memiliki akses.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Ketua DPRD Magetan Jadi Tersangka Korupsi, Wakilnya Ditunjuk Jadi Plt

{{caption}}
Benjamin Netanyahu Diam-Diam Jalani Pengobatan Kanker

{{caption}}
Demo Ricuh di Makassar, Massa Berjaket Ojol Kejar Mahasiswa hingga Masuk Kampus

{{caption}}
Bahlil Tanggapi Usulan KPK: Di Golkar Ketum Bisa Cuma Satu Periode

{{caption}}
Warga Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Dijual ke Penampung Rp 15 Ribu per Kg

{{caption}}
Bertambah 1, Ini Profil 4 Anggota TNI yang Gugur di Lebanon

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkab Kubu Raya Genjot Perbaikan RTLH Bantaran Sungai, Libatkan Berbagai Pihak

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya serius menggarap program Perbaikan RTLH Kubu Raya di kawasan bantaran sungai yang selama ini sulit dijangkau. Simak strategi kolaboratifnya!

Kubu Raya
{{caption}}
Pemkab HSU Targetkan Bedah 590 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menargetkan program Bedah Rumah HSU 2026 untuk 590 unit rumah tidak layak huni dengan anggaran Rp12 miliar. Simak detail program unggulan Bupati Sahrujani yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bedah Rumah HSU
{{caption}}
Program BSPS: Langkah Terpadu Tuntaskan Kemiskinan dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi inisiatif terpadu untuk memberantas kemiskinan, tidak hanya memperbaiki rumah tidak layak huni, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Program BSPS
{{caption}}
Anggota DPR Usulkan Perbaikan 2.000 Rumah Tidak Layak Huni di Jambi

Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengusulkan perbaikan 2.000 unit rumah tidak layak huni di Jambi melalui Program BSPS, ditargetkan terealisasi April mendatang.

Jambi
{{caption}}
Ketua DPD Perjuangkan 500 Unit Bedah Rumah di Bengkulu, Target 3.000 Unit Selanjutnya

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, berhasil memperjuangkan 500 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Bengkulu untuk tahun 2026. Simak target selanjutnya dalam upaya peningkatan kualitas hunian layak.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Banjarmasin Anggarkan Rp9 Miliar untuk Penanganan Permukiman Kumuh, Targetkan 300 Hektare Tuntas

Pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan Rp9 miliar untuk program Penanganan Permukiman Kumuh Banjarmasin di tahun 2026. Simak detail target dan fokus perbaikan yang akan dilakukan!

Banjarmasin
{{caption}}
36 KK di Mukomuko Terima Bantuan Rehabilitasi Rumah, Tingkatkan Kualitas Hunian Layak

Sebanyak 36 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Mukomuko menerima Bantuan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni pada 2025, dengan progres fisik mencapai 40%.

Rehabilitasi Rumah Mukomuko
{{caption}}
Fakta Unik: Rp120 Miliar Disiapkan, Pemprov Jabar Optimalkan Program BSPS untuk Ribuan Rumah Layak Huni

Pemprov Jabar gencar manfaatkan Program BSPS dari pusat untuk rehabilitasi ribuan rumah tidak layak huni. Simak bagaimana program ini mengubah wajah permukiman!

Program BSPS
{{caption}}
Pemerintah Siap Renovasi 400.000 Rumah Tak Layak Huni di 2026

Berdasarkan data, sebanyak 26,9 juta rumah warga yang tidak layak huni.

Presiden Prabowo
{{caption}}
143 Rumah Warga Rejang Lebong Dibedah, Anggaran Rp2,86 Miliar Disiapkan untuk Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengucurkan Rp2,86 miliar untuk program bedah rumah tidak layak huni bagi 143 warga, apakah bantuan ini cukup untuk mengubah nasib mereka dan kapan target penyelesaiannya?

Pembangunan Daerah
{{caption}}
Fakta Menarik: Palembang Terima 500 Bantuan Program RTLH Palembang dari Tzu Chi dan PKP, Percepat Penataan Kawasan Kumuh!

Pemerintah Kota Palembang menerima 500 unit bantuan Program RTLH Palembang dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan KemenPUPR, langkah strategis percepat penataan kumuh dan turunkan kemiskinan ekstrem.

Palembang
{{caption}}
Fakta Menarik: Kendari Terima Rp2,4 Miliar APBN untuk Bantuan RTLH Kendari 2025, Berapa Unit?

Pemerintah Kota Kendari akan menerima Bantuan RTLH Kendari sebesar Rp2,4 miliar dari APBN untuk 121 unit rumah di tahun 2025. Simak detail penyalurannya!

Kendari
{{caption}}
Pemkab Sigi Pastikan Verifikasi Lapangan Penataan Kawasan Kumuh Binangga Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten Sigi telah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan program penataan kawasan kumuh di Desa Binangga berjalan sesuai prosedur dan menyasar penerima bantuan yang tepat, mengatasi kendala teknis yang muncul.

desa binangga
{{caption}}
Penataan Kawasan Kumuh Makassar: Wamen PKP Tinjau Tallo, Dorong Solusi Hunian Vertikal

Wali Kota Makassar dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau kawasan kumuh di Tallo, Makassar, memetakan penataan hunian layak dan mengusulkan solusi hunian vertikal untuk percepatan Penataan Kawasan Kumuh Makassar.

fahri hamzah
{{caption}}
Pemprov Kalsel Fokus Atasi 235 Ribu Rumah Tidak Layak Huni Kalsel Melalui Sinergi dan Kolaborasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus berupaya menuntaskan permasalahan 235.169 unit Rumah Tidak Layak Huni Kalsel, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat.

disperkim kalsel
{{caption}}
Fokus Utama Rencana Pembangunan Banjarmasin 2026: Pendidikan, Kawasan Kumuh, dan Kota Layak Anak

Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan tiga isu krusial dalam Rencana Pembangunan Banjarmasin 2026: pendidikan, penataan kawasan kumuh, dan kota layak anak. Bagaimana strategi kota ini mewujudkannya demi kesejahteraan warga?

banjarmasin
{{caption}}
Gubernur Khofifah Resmikan Program Permata Jatim, Wujudkan Hunian Layak di Pasuruan

Gubernur Khofifah meresmikan Program Permata Jatim di Bendomungal, Pasuruan, wujud komitmen pemerintah tingkatkan kualitas permukiman dan hunian layak sehat berkelanjutan.

bendomungal
{{caption}}
Banjarmasin Terapkan Sistem Cegah Banjir Terintegrasi dalam Penanganan Kawasan Kumuh

Pemerintah Kota Banjarmasin mengadopsi pendekatan baru dalam Penanganan Kawasan Kumuh, mengintegrasikan sistem drainase dan normalisasi sungai untuk mencegah banjir serta menciptakan lingkungan layak huni.

banjarmasin