DPRD NTB Kawal Ketat Program BSPS untuk Renovasi RTLH Warga Miskin

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, memastikan Program BSPS NTB menjangkau masyarakat miskin untuk merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya, meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.

DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Wakil Ketua Komisi II Bidang Perekonomian, Megawati Lestari, menyatakan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dihuni oleh masyarakat miskin di berbagai wilayah NTB. Pengawalan ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga.

Megawati Lestari menegaskan bahwa program BSPS merupakan inisiatif pemerintah pusat yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di NTB yang masih termasuk dalam kategori provinsi miskin. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki hunian yang lebih layak dan nyaman, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Inisiatif pengawalan ini juga didorong oleh keberhasilan program pada tahun-tahun sebelumnya dan rencana perluasan cakupan di masa mendatang. Bantuan stimulan perumahan ini dibawa melalui aspirasi Wakil Ketua DPR RI yang juga anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok, Sari Yuliati, menunjukkan sinergi antara wakil rakyat di tingkat daerah dan pusat dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Program BSPS di Lombok Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2025, Program BSPS di NTB telah berhasil menuntaskan renovasi sebanyak 89 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Seluruh pengerjaan ini berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, menunjukkan fokus awal program pada wilayah tersebut.

Rincian sebaran RTLH yang telah direnovasi mencakup 20 unit di Desa Penujak, 20 unit di Desa Plambek, dan 20 unit di Desa Bonder. Sisa unit lainnya tersebar di Desa Kawo dan Desa Darek, memastikan pemerataan bantuan di beberapa desa prioritas.

Megawati Lestari, yang juga merupakan anggota DPRD NTB Dapil Kabupaten Lombok Tengah, mengungkapkan apresiasinya terhadap program ini. Ia berharap agar jumlah bantuan dapat terus bertambah dan disebar secara merata di seluruh wilayah Lombok Tengah pada tahun-tahun berikutnya.

Target dan Anggaran Program BSPS NTB Tahun 2026

Untuk tahun 2026, jumlah RTLH yang diusulkan untuk direnovasi melalui Program BSPS di NTB mencapai 3.700 unit. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya dan komitmen pemerintah untuk terus mengatasi masalah hunian tidak layak.

Pengerjaan ribuan unit RTLH ini akan dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama direncanakan mencakup 1.500 unit, dengan sisa unit akan diselesaikan pada tahap kedua dan ketiga. Pembagian tahap ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

Setiap unit rumah yang direnovasi akan menerima bantuan sebesar Rp20 juta. Rincian alokasi dana tersebut adalah Rp2,5 juta untuk ongkos tukang dan Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan. Megawati Lestari menilai anggaran ini sudah cukup untuk memperbaiki kondisi rumah, terutama bagian atap yang seringkali bocor, sehingga menjadi lebih layak huni dan nyaman bagi masyarakat.

Dampak Positif dan Apresiasi Terhadap Program BSPS

Megawati Lestari menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap Program BSPS yang dicetuskan oleh pemerintah pusat. Program ini, menurutnya, sangat membantu keluarga yang masih tergolong miskin, terutama mengingat NTB masih termasuk dalam kategori provinsi miskin di Indonesia.

Lebih dari sekadar perbaikan fisik bangunan, program ini dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup dan martabat para penerima manfaat. Hunian yang layak memberikan rasa aman, nyaman, dan mendukung kesehatan penghuninya, yang merupakan fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

Keberadaan program ini juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan upaya nyata dalam mengurangi angka RTLH. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif wakil rakyat, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sumber: AntaraNews