Ketua DPRD NTB Harap Sekda Abul Chair Perbaiki Tata Kelola Keuangan Daerah

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, Abul Chair, untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah NTB dan manajemen pemerintahan. Simak tantangan dan fokus utama Sekda baru ini.

Mataram – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang baru dilantik, Abul Chair, diharapkan mampu membawa angin segar bagi perbaikan manajemen pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah. Harapan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, di Mataram pada Sabtu (11/4).

Isvie Rupaeda mengapresiasi langkah Gubernur NTB dalam melantik Sekda baru tersebut. Menurutnya, Abul Chair perlu segera menyesuaikan diri dengan kondisi daerah dan menjalankan tugasnya dengan baik, serta membangun kerja sama yang solid dengan DPRD NTB.

Latar belakang Abul Chair sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur dinilai menjadi modal kuat. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi utama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan di Provinsi NTB.

Harapan Perbaikan Manajemen dan Keuangan Daerah

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda secara eksplisit menyatakan harapannya agar Sekda Abul Chair dapat memperbaiki manajemen pemerintahan dan keuangan di provinsi. Pengalaman Abul Chair di BPKP Jawa Timur dianggap sangat relevan untuk mengatasi berbagai persoalan tata kelola yang mungkin ada di NTB.

Isvie juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kerja sama yang baik antara Sekda dan DPRD diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penunjukan Abul Chair sebagai Sekda baru diharapkan dapat membawa dampak positif. Terutama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien demi kemajuan NTB.

Tantangan Fiskal dan Optimalisasi Aset Daerah

NTB saat ini menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk tekanan fiskal dan penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Optimalisasi pendapatan daerah menjadi krusial di tengah kondisi fiskal yang menantang. Salah satu area yang disoroti adalah pengelolaan aset daerah yang belum maksimal, seperti di Gili Trawangan dan Pasar Seni Senggigi di Lombok Barat.

DPRD NTB mendorong Gubernur untuk segera menertibkan dan mengevaluasi aset-aset tersebut. Langkah ini bertujuan agar aset-aset daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan PAD, bukan hanya di Lombok Barat tetapi juga di kabupaten/kota lain di NTB.

Komitmen Sekda Baru dan Soliditas Birokrasi

Menanggapi tantangan tersebut, Sekda NTB Abul Chair menyatakan komitmennya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Dia mengakui bahwa tantangan ke depan meliputi tekanan fiskal, layanan dasar, serta risiko tata kelola.

Abul Chair menegaskan bahwa fokusnya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi. Perbaikan tata kelola birokrasi juga menjadi prioritas utama untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Sekda Abul Chair berencana melakukan konsolidasi internal guna memperkuat soliditas organisasi. Selain itu, ia juga akan membangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, demi kelancaran pelaksanaan program pembangunan. Terkait polemik asal daerah Sekda yang berasal dari luar NTB, Isvie menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan, karena ASN harus siap ditempatkan di mana pun.

Sumber: AntaraNews