Akademisi UIN Mataram Sarankan Calon Sekda NTB Lokal untuk Pahami Kondisi Daerah

Proses seleksi untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menjadi sorotan publik. Dinamika ini muncul seiring dengan masuknya dua Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar provinsi dalam daftar 10 kandidat yang lolos administrasi. Polemik mengenai asal daerah calon Sekda ini memicu berbagai pandangan di masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Dr. Agus, M.Si., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, memberikan pandangannya. Ia menyarankan agar calon Sekda NTB yang terpilih nantinya adalah ASN yang selama ini telah mengabdi di wilayah setempat. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan mendalam mengenai efektivitas kepemimpinan.

Menurut Wakil Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) UIN Mataram ini, Sekda provinsi merupakan puncak karier bagi ASN di daerah. Posisi ini memiliki tugas pokok yang krusial, yaitu membantu gubernur dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan perangkat daerah, serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Dr. Agus menekankan bahwa meskipun undang-undang tidak secara eksplisit mewajibkan Sekda provinsi berasal dari ASN lokal, ada keuntungan signifikan jika jabatan tersebut diemban oleh individu yang telah lama mengabdi di NTB. Pemahaman mendalam tentang kondisi lokal menjadi salah satu alasan utama. ASN lokal cenderung lebih memahami geografi, budaya, adat istiadat, dan masalah sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Pengetahuan yang komprehensif ini sangat vital dalam membantu Sekda merancang kebijakan publik yang relevan dan program pembangunan yang tepat sasaran. Dengan pemahaman konteks lokal yang kuat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik unik NTB. Hal ini akan mempercepat proses adaptasi dan implementasi program-program pemerintah daerah.

Seorang Sekda yang berasal dari lingkungan lokal juga akan lebih mudah membangun jaringan dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini termasuk perangkat daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta elemen masyarakat lainnya. Jaringan yang kuat akan mendukung koordinasi yang efektif dan kolaborasi yang produktif dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Alasan kedua yang dikemukakan oleh Dr. Agus adalah efisiensi dalam koordinasi dan pembinaan ASN di lingkungan pemerintah provinsi. ASN lokal memiliki kedekatan dan koneksi yang lebih baik dengan jajaran birokrasi di NTB, sehingga mempermudah proses koordinasi antarlembaga. Hal ini krusial untuk mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif dan transparan.

Kontinuitas dan stabilitas birokrasi juga menjadi pertimbangan penting. Dengan memilih ASN lokal, masa adaptasi terhadap lingkungan kerja dan budaya organisasi dapat diminimalisir secara signifikan. Ini akan memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar dan tidak mengganggu kinerja pemerintahan daerah. Resistensi dari masyarakat lokal terhadap pemimpin baru juga cenderung berkurang.

Selain itu, penunjukan ASN lokal sebagai Sekda juga merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah. Ini memberikan motivasi dan harapan bagi ASN yang telah lama mengabdi di NTB untuk mencapai jenjang karier tertinggi. Kebijakan ini dapat meningkatkan moral dan loyalitas ASN terhadap pemerintah daerah.

Proses seleksi terbuka untuk jabatan Sekda NTB telah memasuki tahap lanjutan, dengan Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan 10 ASN yang lolos verifikasi administrasi. Para kandidat ini berhak mengikuti asesmen kompetensi yang diselenggarakan di Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Seleksi ini berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 Desember.

Ketua Tim Pansel Sekda NTB, Prof. Riduan Mas'ud, menjelaskan bahwa seleksi ini dilaksanakan secara profesional dan terbuka, memberikan kesempatan bagi ASN baik dari dalam maupun luar daerah. Tujuan utamanya adalah menjaring figur terbaik yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan integritas tinggi. Asesmen akan mengukur potensi, kompetensi manajerial, serta kompetensi sosial kultural para peserta.

Dari 10 kandidat yang lolos, dua di antaranya berasal dari luar NTB: Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Abul Chair, dan Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Ahmad Saufi. Sisanya adalah ASN yang mengabdi di NTB, termasuk Staf Ahli Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah NTB Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Aidy Furqan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah NTB Fathurrahman, Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah NTB Najamuddin, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB Wirawan, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB Yusron Hadi.

Prof. Riduan Mas'ud berharap Sekda terpilih nantinya mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur, memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta mendorong percepatan program prioritas pembangunan daerah. Keberadaan Sekda memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan demi mendukung terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.

Sumber: AntaraNews