98 Resolution Network Apresiasi Optimalnya Penanganan Bencana Sumatera oleh Pemerintah Prabowo-Gibran

Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai sangat optimal dalam Penanganan Bencana Sumatera, mengerahkan sumber daya besar dan mengatasi disinformasi, menurut 98 Resolution Network.

Pemerintah Prabowo-Gibran Dinilai Optimal Atasi Bencana Sumatera

Jakarta – Penanganan bencana di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, mendapat apresiasi dari 98 Resolution Network. Salah satu pemrakarsa, Haris Rusly Moti, menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengambil langkah-langkah penanganan yang sangat optimal. Apresiasi ini disampaikan di tengah upaya pemerintah memaksimalkan informasi publik terkait respons darurat bencana tersebut.

Menurut Moti, pemerintah sedang berupaya keras untuk menyampaikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai tahapan dan langkah-langkah penanganan darurat bencana yang telah ditempuh. Hal ini penting untuk melawan beragam disinformasi dan misinformasi yang berkembang di publik. Publik berhak mendapatkan informasi yang akurat dan kredibel mengenai setiap upaya yang dilakukan pemerintah dalam Penanganan Bencana Sumatera.

Dukungan penuh diberikan oleh 98 Resolution Network kepada otoritas komunikasi pemerintahan Prabowo agar lebih maksimal dalam menginformasikan setiap tahapan dan pencapaian penanganan bencana. Fokus utama pemerintah saat ini adalah tanggap darurat dan penyelamatan warga, sehingga komunikasi publik menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Optimalisasi Respons Pemerintah dan Tanggapan Disinformasi

Haris Rusly Moti menegaskan bahwa berkembangnya disinformasi dan misinformasi terkait Penanganan Bencana Sumatera disebabkan oleh fokus pemerintah yang terlalu besar pada tahapan tanggap darurat dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan warga, sehingga aspek komunikasi publik sempat kurang terakomodasi. Namun, hal ini bukan berarti pemerintah abai terhadap informasi yang beredar di masyarakat.

Moti juga menyoroti bahwa para petugas di lapangan, seperti BNPB, prajurit TNI/Polri, Pemda, berbagai Kementerian/Lembaga, serta relawan, bukanlah kreator konten. Mereka berdedikasi penuh untuk Penanganan Bencana Sumatera dan penderitaan rakyat terdampak, bukan untuk mencari objek konten media sosial. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa bencana dijadikan ajang untuk kepentingan pribadi.

Pemerintahan Prabowo melalui jajarannya telah menjawab beragam disinformasi yang menyudutkan seakan pemerintah pusat tidak memprioritaskan Penanganan Bencana Sumatera. Haris mengapresiasi respons cepat dan substansial ini. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola krisis dan menjaga narasi publik yang positif.

Prioritas Nasional dan Alokasi Sumber Daya Besar

Pemerintah telah menetapkan wilayah terdampak bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional, mengarahkan konsentrasi sumber daya secara maksimal. Langkah ini mencakup dukungan dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penetapan ini secara substansial menjawab kritik terkait tidak ditetapkannya bencana nasional.

Presiden Prabowo Subianto telah mengerahkan lebih dari 50.000 personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, serta relawan, dengan 26.000 di antaranya diterjunkan pada pekan pertama penanganan. Komitmen ini terlihat sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025, di mana pemerintah pusat telah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi tersebut.

Selain pengerahan personel, Presiden Prabowo juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 triliun untuk Penanganan Bencana Sumatera. Dana ini diperuntukkan bagi tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian warga serta perbaikan infrastruktur. Eli Salomo Sinaga, Koordinator Warga Peduli Warga 98 Resolution Network, menyatakan bahwa hal ini menunjukkan keseriusan dan perhatian penuh Presiden terhadap upaya pemulihan.

Solidaritas "Warga Peduli Warga" dan Bantuan Natal

98 Resolution Network kembali melaksanakan kegiatan "Gotong Royong Warga Peduli Warga" pada Sabtu, 20 Desember 2025, dengan agenda khusus Tali Kasih Natal. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan kedua dan terakhir di tahun 2025, dengan total penyaluran sebanyak 8.000 paket sembako. Bantuan ini berasal dari bantuan Presiden (Banpres) dan BUMN, menunjukkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Juru bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri, menjelaskan bahwa gerakan "Warga Peduli Warga" dalam menyambut perayaan Natal 2025 ini dilakukan secara simultan di berbagai daerah. Penyaluran paket Tali Kasih Natal Banpres di wilayah Jabodetabek dipusatkan di Gereja HKBP Rawalumbu, Bekasi (500 paket) dan Gereja Katolik St. Clara, Bekasi Utara (500 paket).

Selain di Jabodetabek, pembagian Banpres juga dilaksanakan serentak di sejumlah daerah lain. Di Kota Ambon, disalurkan 2.000 paket Banpres melalui Sekretariat Negara, ditambah 1.000 paket sembako dukungan Pelindo. Sementara itu, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, disalurkan 2.000 paket sembako dengan dukungan BUMN Angkasa Pura. Kegiatan Tali Kasih Natal juga menjangkau wilayah Langowan, Sulawesi Utara, daerah kelahiran Ibu Presiden Prabowo Subianto, dengan 2.000 paket melalui Sekretariat Negara.

Agus Teddy juga mengimbau seluruh pihak untuk tetap waspada dan membangun kesiapsiagaan guna menghadapi kemungkinan bencana di masa depan, sesuai dengan informasi dari BMKG. Solidaritas, semangat gotong royong, dan kesediaan mengesampingkan ego kelompok menjadi kunci utama dalam penanggulangan bencana secara efektif.

Sumber: AntaraNews