LIVE

Menteri PU Percepat Penanganan Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera, Anggaran Rp51,82 Triliun Disiapkan

Menteri PU Dody Hanggodo mempercepat penanganan pascabencana di tiga provinsi Sumatera, mengerahkan ratusan personel dan alat berat, dengan estimasi anggaran Rp51,82 triliun.

penanganan bencana sumatera
Menteri PU Dody Hanggodo mempercepat penanganan pascabencana di tiga provinsi Sumatera, mengerahkan ratusan personel dan alat berat, dengan estimasi anggaran Rp51,82 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo mempercepat penanganan pascabencana di tiga provinsi Sumatera, mengerahkan ratusan personel dan alat berat, dengan estimasi anggaran Rp51,82 triliun. (AntaraNews)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Menteri Dody Hanggodo mengambil langkah cepat dalam penanganan pascabencana di tiga provinsi Sumatera. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan infrastruktur dan layanan dasar yang rusak akibat berbagai bencana alam.

Langkah percepatan ini mencakup pengerahan ratusan personel dan alat berat ke lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama adalah respons tanggap darurat serta pemulihan infrastruktur vital yang krusial bagi kehidupan masyarakat.

Hingga tanggal 10 Desember 2025, Kementerian PU telah mengidentifikasi 1.355 titik kerusakan di wilayah tersebut. Estimasi anggaran besar disiapkan guna memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan optimal.

Pengerahan Sumber Daya dan Respons Cepat

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU telah bergerak cepat untuk melakukan upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak. Pengerahan sumber daya manusia dan peralatan menjadi prioritas utama dalam fase awal ini.

“Kementerian PU telah menurunkan total 310 personel di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terdiri dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Personel telah melakukan respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain personel, Kementerian PU juga mengerahkan 298 unit alat berat seperti excavator dan loader, serta 121 unit alat pendukung. Tidak hanya itu, 3.727 unit material darurat berupa geobag, bronjong kawat, dan agregat juga telah didistribusikan ke seluruh lokasi terdampak di tiga provinsi tersebut.

Alat berat ini memiliki peran vital dalam membersihkan longsoran, memulihkan alur sungai, serta menangani badan jalan yang rusak. Pemasangan jembatan bailey juga dilakukan untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah yang terputus akibat bencana.

Skala Kerusakan Infrastruktur di Tiga Provinsi

Data terbaru menunjukkan skala kerusakan infrastruktur yang signifikan akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 10 Desember 2025 pukul 22.00 WIB, tercatat 1.355 titik terdampak bencana.

Kerusakan ini mencakup berbagai jenis bencana seperti banjir, longsor, jembatan putus, tanggul jebol, hingga jalan nasional yang tidak dapat dilalui. Sektor infrastruktur bina marga menjadi salah satu yang paling parah terdampak.

“Kerusakan infrastruktur bina marga tercatat pada 76 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 km dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 m, serta 108 ruas jalan daerah dan 49 jembatan daerah,” kata Dody.

Pada sektor sumber daya air, kerusakan diidentifikasi pada 127 sungai, 13 bendung, 4 jaringan irigasi, dan beberapa fasilitas lainnya. Sementara itu, sektor Cipta Karya mencatat 85 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) terdampak, serta 143 lokasi infrastruktur berbasis masyarakat.

Dampak pada Fasilitas Publik dan Estimasi Anggaran

Bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur dasar, tetapi juga berdampak serius pada fasilitas prasarana strategis yang digunakan masyarakat. Banyak sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan mengalami kerusakan signifikan.

Tercatat sebanyak 973 sekolah, 562 madrasah, 53 pasar, 212 pondok pesantren, 308 fasilitas kesehatan, 29 kantor, dan 360 rumah ibadah mengalami kerusakan. Kondisi ini tentu menghambat aktivitas dan layanan publik di wilayah terdampak.

Menteri Dody menyatakan bahwa penanganan darurat akan terus dipercepat mengingat banyaknya fasilitas dasar masyarakat yang terdampak. Pemulihan layanan dasar menjadi prioritas utama Kementerian PU.

Hingga 10 Desember 2025, Kementerian PU mengestimasikan kebutuhan anggaran penanganan bencana di ketiga provinsi mencapai Rp51,82 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi Rp2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Menteri Dody juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan pemulihan yang komprehensif.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jin Ze Meninggal Dunia di Usia 33 Tahun, Eleanor Lee Terpukul dan Ungkap Kenangan Bersama

{{caption}}
Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Tabanan Bali

{{caption}}
CFD Rasuna Said Kembali Hadir Besok, Simak Keseruannya

{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Gunakan Momentum untuk Penilaian Dampak Kesehatan MBG

{{caption}}
Miris Kasus Pelecehan Anak di Bekasi, Terbongkar Usai Pengakuan Korban

{{caption}}
DPO Anak Punk yang Tusuk Pedagang di Lampung Akhirnya Ditangkap

Topik Terkait
{{caption}}
Mendesak: Kementerian Diminta Percepat Anggaran untuk Percepatan Rehabilitasi Sumatra Pasca Bencana

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mendesak kementerian dan lembaga segera mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Rehabilitasi Sumatra di Aceh, Sumut, dan Sumbar, demi pemulihan pascabencana.

Rehabilitasi Sumatra
{{caption}}
Satgas PRR Minta Kementerian dan Lembaga Percepat Pengajuan Anggaran Pemulihan Pascabencana

Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak cepat.

Bencana Sumatra
{{caption}}
Pemulihan Infrastruktur Terus Dikebut, Ketahanan Terhadap Potensi Bencana Jadi Prioritas

Tito Karnavian, menegaskan rekonstruksi infrastruktur pendukung konektivitas menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana di Sumatera.

Satgas PRR
{{caption}}
Kementerian Pekerjaan Umum Percepat Penanganan Bencana Sumatera, Infrastruktur Kembali Normal

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus mempercepat penanganan bencana Sumatera, memastikan sebagian besar infrastruktur konektivitas kembali beroperasi penuh dan mendukung aktivitas masyarakat serta distribusi logistik.

Penanganan Bencana Sumatera
{{caption}}
Kementerian PU Tuntaskan Penanganan Darurat Infrastruktur Sanitasi Sumatera Pascabencana

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan darurat 27 infrastruktur sanitasi Sumatera dan persampahan terdampak bencana, memastikan pemulihan layanan dasar dan mencegah risiko kesehatan lingkungan. Pembaca akan mengetahui langkah konkret

Infrastruktur Sanitasi Sumatera
{{caption}}
Pemerintah Tingkatkan Kolaborasi Antardaerah untuk Percepatan Pemulihan Sumatera Pascabencana

Kementerian Dalam Negeri mendorong kolaborasi antardaerah untuk Percepatan Pemulihan Sumatera pascabencana banjir dan longsor, dengan alokasi anggaran Rp10,6 triliun.

Percepatan Pemulihan Sumatera
{{caption}}
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera melalui Sinergi Antar-Daerah

Tito menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
{{caption}}
Dukungan Pembiayaan Pascabencana Sumatera: Kemenkeu Siap Bantu Pemulihan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan memberikan dukungan pembiayaan pascabencana Sumatera, khususnya untuk rehabilitasi infrastruktur dan rekonstruksi perumahan warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kementerian Keuangan
{{caption}}
Kementerian PUPR Ajukan Tambahan Anggaran Rp74 Triliun untuk Pemulihan Bencana Sumatera

Kementerian PUPR mengusulkan tambahan anggaran Rp74 triliun untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera. Simak detail pengajuan anggaran dan prioritas penanganannya.

Kementerian PUPR
{{caption}}
Menteri PU: Pemulihan Pascabencana Sumatera Butuh Waktu 2-3 Tahun

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memperkirakan proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera membutuhkan waktu 2-3 tahun, menyoroti kompleksitas perbaikan infrastruktur. Simak detail rencana dan tantangan pemulihan pascabencana Sumatera

Pemulihan Pascabencana Sumatera
{{caption}}
Kementerian Pekerjaan Umum Usulkan Rp74 Triliun Dana Tambahan Pemulihan Sumatra

Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) mengajukan usulan anggaran Rp74 triliun untuk Dana Tambahan Pemulihan Sumatra. Angka fantastis ini bertujuan memulihkan infrastruktur pasca-bencana dan memperkuat mitigasi risiko di tiga provinsi.

Dana Tambahan Pemulihan Sumatra
{{caption}}
Menteri PU Sebut Sebagian Wilayah di Aceh Masih Terisolasi, Jalan Antar Kecamatan Belum Tembus

Dikatakan Dody, saat ini jalur lintas kabupaten di Aceh sudah seluruhnya terbuka.

Banjir Aceh
{{caption}}
Mendagri Tito Karnavian Pimpin Pemetaan Komprehensif Penanganan Bencana Sumatera

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin upaya pemetaan komprehensif untuk percepatan penanganan bencana Sumatera di tiga provinsi terdampak, memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif. Langkah ini krusial dalam Penanganan Benc

bantuan korban bencana
{{caption}}
Pemerintah Pastikan Ketersediaan Sumber Daya untuk Penanganan Bencana Sumatera

Pemerintah Indonesia memastikan sumber daya memadai untuk penanganan bencana Sumatera, khususnya di Aceh, Sumut, dan Sumbar, menjamin kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.

aceh sumatera utara
{{caption}}
Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Teror Aktivis dan Pemengaruh Kritis

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian mengusut tuntas serangkaian teror terhadap aktivis dan pemengaruh yang kritis terhadap penanganan bencana Sumatera, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

demokrasi indonesia
{{caption}}
Apresiasi PBNU: Strategi Pemerintah Tangani Bencana di Sumatera Tunjukkan Progres Nyata

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyampaikan apresiasi terhadap strategi pemerintah tangani bencana di Sumatera, melihat adanya progres nyata dan harapan pemulihan masyarakat terdampak.

bencana alam aceh
{{caption}}
98 Resolution Network Apresiasi Optimalnya Penanganan Bencana Sumatera oleh Pemerintah Prabowo-Gibran

Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai sangat optimal dalam Penanganan Bencana Sumatera, mengerahkan sumber daya besar dan mengatasi disinformasi, menurut 98 Resolution Network.

98 resolution network
{{caption}}
Menteri PKP Kirim Tiga Dirjen Cek Rumah Korban Bencana Sumatera, Pastikan Penanganan Cepat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengirimkan tiga direktur jenderal ke Sumatera untuk memastikan Penanganan Bencana Sumatera dan bantuan rumah korban segera terealisasi.

bantuan pemerintah
{{caption}}
Kementerian PU Rampungkan 222 Dapur Makanan Bergizi Gratis di 30 Provinsi

Kementerian PU telah menuntaskan pembangunan 222 unit layanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai dapur untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di 30 provinsi.

badan gizi nasional
{{caption}}
Tak Main-Main, Pemerintah Bidik Tambahan 1.500 Km Jalan Tol Baru di Seluruh Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum melakukan koordinasi dengan pihak swasta untuk mencapai target pembangunan jalan tol baru yang ditargetkan selesai pada tahun 2029.

berita update
{{caption}}
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp34 Triliun, untuk Apa?

Usulan tambahan anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan lanjutan kontrak tahun jamak (multiyears contract) sebesar total Rp3,35 triliun.

berita update
{{caption}}
Kementerian PU Gencarkan Perluasan Layanan Irigasi untuk Dukung Pertanian di Wilayah 3T

Menteri PU Dody Hanggodo memperluas layanan irigasi melalui Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah 3T, termasuk Rote Ndao.

dody hanggodo
{{caption}}
Menteri PU Buka Suara soal Korupsi Rp16 Miliar di Lingkungan Direktorat Sumber Daya Air

Dody berkomitmen untuk tidak menutup-nutupi segala kasus yang ada di jajarannya. Ia pun siap untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum.

berita update
{{caption}}
Jaksa Tahan Mantan Dirjen SDA Kementerian PU Terkait Dugaan Gratifikasi dan Pemerasan

Tiga tersangka itu telah ditahan sejak Kamis 21 Mei 2026 sampai dua puluh hari ke depan.

berita update